Banyak Perusahaan Ilegal di Banyuasin

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

BANYUASIN – Banyak perusahaan yang kini beroperasi di Kabupaten Banyuasin, namun hampir setengahnya tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banyuasin.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Yos Karimudin yang dibincangi, Rabu (8/10) di ruang kerjanya menyebut, saat ini di Bumi Sedulang Setudung tersebut ada sekitar 270 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans.

Namun Yos yakin, jumlah perusahaan yang beroperasi di Banyuain lebih dari itu. Menurutnya, banyak perusahaan yang justru tidak terdaftar. “Jumlah perusahaan yang tidak terdaftar di Disnakertrans ini, belum bisa dipastikan. Tetapi jumlahnya, bisa melebihi jumlah perusahaan yang terdaftar atau setidaknya sama dengan perusahaan yang terdaftar,” kata Yos.

Walau pun begitu sebut Yos, Disnakertrans tidak bisa memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk mendaftar ke Disnakertrans. Sebab terang Yos, mayoritas perusahaan yang tidak terdaftar ini adalah perusahana berskala kecil.

Misalnya usaha tahu dan tempe atau usaha kecil lainnya, yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja. “Data ini kita dapatkan, dari hasil pantauan yang dilakukan Disnakertrans,” jelasnya seraya menyebut untuk perusahaan berskala besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja, semuanya sudah terdaftar di Disnakertrans.

Bagaimana dengan upah ? dijelaskan Yos, upah yang diterima pekerja di Banyuasin sudah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2014. Banyasin terang Yos, sampai saat ini belum bisa menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), karena dewan pengupahan belum terbentuk.

“Disnakertrans tengah mengupayakan pembentukan dewan pengupahan ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terbentuk. Dengan begitu, kita bisa menetapkan UMK sendiri,” tukasnya.

 

TEKS         : DIDING KARNADI

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *