Terkoyak Wilayah Ulah Sengketa , Lagi, Sengketa Lekung Daun dan Tanjung Menang

 

 

Ilustrasi Berita | Dok KS

Ilustrasi Berita | Dok KS

LAHAT – Sengketa wilayah atau batas wilayah antara Dusun Lekung Daun Desa Terkul Kecamatan Pagar Gunung dan Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat kembali berlanjut. Di mana warga Dusun Lekung Daun menganggap Wilayah yang disengketakan adalah milik mereka, begitupun sebaliknya warga Desa Tanjung Menang menganggap wilayah tersebut adalah wilayah mereka.

 

Pantauan Kabar Sumatera, dua kubu ini sama-sama mengklaim batas wilayah mereka saling melampaui batas wilayah. Di mana Dusun Lekung Daun beranggapan, warga Desa Tanjung menang melampaui batas wilayah mereka, begitupun sebaliknya.

 

Herdiansyah (28), Kadus 4 Dusun Lekung Daun menjelaskan, sebenarnya batas Dusun Lekung Daun bukan berbatasan dengan Desa Tanjung menang melainkan berbatasan dengan Desa Muara Danau Kecamatan Tanjung Tebat.

 

Ia berkata, sebenarnya tanah yang sengketa wilayah tersebut tidak ada potensi, namun jika mereka sudah memiliki wilayah tersebut maka tanahnya akan mereka jual.

 

Suhamin (67), pemuka adat setempat berujar, dari tahun 1984 daerah Tanjung Menang sudah merajalela dengan menyengketakan batas wilayah. Mereka beranggapan tanah wilayah Lekung Daun adalah milik Tanjung Menang.

 

“Dulu saat aku ngebun, kami dindak bayar karena kami tahu tempat kami garap adalah hak milik kami bukan mereka,” kisahnya.

 

Kata Suhamin, warga mereka tidak ingin lagi wilayah diserobot oleh orang dari Tanjung Menang. Sebab, batas wilayah sudah tertera di peta yang sudah mereka sampaikan ke Bupati Lahat beberapa tahun lalu.

 

Terpisah, Kepala Desa Tanjung Menang Alin membantah, jika pihaknya telah merampas wilayah Dusun Lekung Daun. Menurutnya, batas wilayah adalah air Lumban ke Lematang, itulah batas wilayah mereka.

 

“Kemarin kita bawa pisau dan memblokir jalan, bukan ingin amuk masa mengenai batas wilayah melainkan menebang pohon guna memagar batas galian C’yang berada di dusun Lekung Daun. Kita bukan ingin merebut wilayah, kita tahu batas wilayah, jadi kita tidak mungkin serobot batas wilayah yang sudah menjadi aturan,” katanya.

BPN Lemah, Sengketa Melonjak

JAKARTA – Kepala Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ariyanto Sutadi, mengatakan, kemampuan BPN menyelesaikan sengketa tanah masih lemah.

 

Sebab, kata Ariyanto, acuan hukum yang digunakan tak memberi wewenang penuh pada BPN untuk menyelesaikan sengketa. Akibatnya, banyak kasus sengketa tanah tak selesai meski telah tahunan umurnya.

“Wewenang BPN terbatas. BPN hanya berperan sebagai pencatat administrasi. Kita tukang catat bukan tukang pemberi hak”, kata Ariyanto dalam rapat kerja komite I Dewan Perwakilan Daerah dengan agenda pembahasan sengketa tanah Hak Guna Usaha yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara dengan masyarakat.

Ariyanto menambahkan, belum ada acuan hukum pasti yang mengatur peran BPN dalam hal penyelesaian sengketa tanah.

 

“Yang ada hanya Undang-undang Agragaria”, kata Ariyanto.

Ihwal penyelesaian sengketa tanah ini mengemuka dalam rapat kerja yang diadakan komite I DPD-RI pagi tadi. Rapat membahas permasalahan sengketa tanah, khususnya yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat Sumatera Utara.

Dari total area Hak Guna Usaha seluas 62.214 hektar milik PTPN II, hanya 56.341 hektar tanah yang diperpanjang HGU-nya. Sementara area 5.873 hektare sisanya tidak diperpanjang HGU-nya oleh PTPN II. Area yang tidak diperpanjang ini menimbulkan masalah lantaran batas area yang belum secara tegas memisahkan area HGU PTPN II dan yang bukan. Lahan sengketa itu antara lain berada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan kota Binjai.

Ariyanto mengatakan, dalam waktu satu atau dua bulan mendatang, pihaknya akan menyusun usulan peraturan yang dapat menegaskan peran BPN dalam penyelesaian sengketa tanah. “Untuk jangka pendek kita buat peraturan internal. Untuk jangka panjang kita berharap ada Undang-undang pokok pertanahan”, kata Ariyanto.

 

Peraturan internal tersebut, kata Ariyanto, diharapkan dapat memberi wewenang melaksanakan keputusan pengadilan tata usaha negara soal sengketa tanah yang sudah inkracht.

Mengintip Surat Tanah Ganda

TANJUNGPINANG – Sengketa lahan di Tanjungpinang sulit diselesaikan karena banyaknya pemilik pada satu bidang tanah. Bahkan, sering ditemukan dua sampai tiga sertifikat kepemilikan pada satu bidang tanah. Persoalan tersebut dibenarkan oleh Lis Darmansyah selaku Wali Kota Tanjungpinang. Lis menilai, hal itu terjadi akibat lemahnya kontrol dan pengawasan para aparat sehingga surat-surat tanah dapat dengan mudahnya dipalsukan dan akibatnya sebidang tanah bisa memiliki banyak alashak.

 

“Ke depannya kita akan menggunakan format baru sistem secure printing dalam menerbitkan surat-surat tanah. Tujuannya agar tidak gampang dipalsukan,” jelas Lis.

 

Sedangkan, Abu Mansyur selaku Kepala Bagian Keagrariaan Setdako Tanjungpinang, mengatakan bahwa pelatihan yang diadakan selama tiga hari itu bertujuan agar para petugas juru ukur tanah memahami tata laksana pengukuran tanah secara akurat menggunakan GPS dan membuat peta lokasi. Hal tersebut bermaksud agar tidak ada lagi tumpang tindih atas kepemilikan tanah.

 

“Tanah sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Bukan hanya untuk tempat tinggal saja, namun juga untuk investasi,” ujar Abu.

 

Abu menambahkan, penyelesaian masalah tanah sengketa yang sampai saat ini masih menjadi salah satu tugas berat pemerintah, terlebih  jika dihadapkan pada banyaknya kelalaian dalam proses administrasi di masa lalu akibat kurangnya kontrol dan pengawasan, juga kurang mampunya SDM dalam penguasaan di lapangan.

 

Kasus penumpukan surat kepemilikan pada satu bidang tanah ini pernah dialami seorang pejabat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebidang tanah yang dibelinya di Jalan Raja Haji Fisabilillah rupanya memiliki banyak surat.

 

Setelah tanah itu dibayar kepada pemiliknya, ternyata ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik dengan menunjukkan surat tanahnya.

 

“Untuk bangun rumah saya itu, saya sampai tiga kali bayar ganti rugi kepada tiga pemilik yang berbeda,” ungkap pejabat yang enggan disebutkan namanya tersebut.

 

 

TEKS  : LITBANG KS / JUMRA ZEFRI

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *