Penerbitan Perppu Hanya Basa-Basi Politik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) | Foto : Ist

PALEMBANG – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu). Perppu ini dikeluarkan, terkait dengan disahkannya Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Namun menurut anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Fahlevi Maizano, Perppu yang akan dikeluarkan Presiden SBY itu hanyalah basa-basi politik saja. “Proses Perppu itu panjang, justru penerbitan Perppu itu hanya akan meninggalkan beban bagi pemerintah yang baru. Sebab Perppu itu tentu akan dibahas oleh pemerintah dengan DPR,” kritik Fahlevi ketika dibincangi, Jumat (3/10).

Boy, sapaan Fahlevi menyebut harusnya kalau memang SBY menolak Pilkada dipilih DPR dan tetap mendukung pelaksanaan Pilkada langsung maka sejak awal sudah ada sikap tegas dari SBY dan Partai Demokrat

“Kenapa tidak dari awal saja pernyataan sikap penolakan. Kemudian Perppu itu apa landasannya, jika dikatakannya emergency dari mana penilaiannya. Kalau saya lihat itu hanya permainan saja,” terang Boy.

Senada diungkapkan anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Gerindra, Novran Marjani. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden SBY itu hanya skenario politik yang coba dibangun Partai Demokrat agar tidak disalahkan dengan disahkannya UU Pilkada.

Namun kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumsel ini, Perppu tersebut kemungkinan besar bakal ditolak DPR. “Perppu memang hak presiden, tetapi pengeluarannya harus dipertanyakan atas dasar apa. Jika menurut SBY genting, apa dan mana yang genting?,” ujarnya.

Namun pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Joko Siswanto menilai langkah SBY untuk mengeluarkan Perppu sudah cukup tepat. Apalagi saat ini jelasnya, penolakan terhadap UU Pilkada semakin meluas.

SBY terang Joko, memang harus mengambil sikap yang bersifat darurat dan dianggap genting. “Tetapi Perppu itu, sifatnya hanya untung-untungan. Karena DPR saat ini dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP), sehingga Perppu itu sangat kecil kemungkinan untuk disetujui DPR. Perppu ini dikeluarkan, hanya untuk menyelamatkan wajah SBY dan Partai Demokrat,” ungkapnya.

Sedangkan pengamat politik dari Unsri lainnya, Adrian Saptawan menyebut Perppu yang akan dikeluarkan presiden itu adalah bentuk penolakan terhadap pelaksanaan Pilkada tak langsung.

“Perppu itu sudah tepat dikeluarkan, dan sesuai prosedur. Saya pikir, akan bahaya bila rakyat menolak pilkada dipilih DPR namun tidak ditanggapi presiden. Memang situasi genting, dan akan kacau bila dilaksanakan. Terlebih lagi jika nantinya tidak semua daerah menjalankan putusan UU Pilkada tersebut, seperti Papua misalnya,” tukasnya.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *