Data Kebutuhan Pangan Sumsel Perlu Diperbaiki

Ilst. Pajak

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tim Penggerak Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, perlu memperbarui data berbagai potensi dan kebutuhan komiditas pangan dan pokok di daerahnya. Ini dibutuhkan, untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain.

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Ahmad Mukhlis yang dibincangi usai rapat membahas potensi dan kebutuhan komoditas bahan pangan provinsi sumsel sebagai peluang kerjasama antar daerah, Kamis (2/10)

Menurutnya, kabupaten/kota harus memiliki data potensi dan kebutuhan komiditas pangan pokok di daerahnya agar dapat mengetahui berapa banyak produksi pangan yang diperoleh. Juga berapa banyak kegagalan dari itu. “Banyak daerah yang tidak memiliki data berapa sebenarnya kebutuhan pangan, sehingga sulit melakukan kerjasama antar daerah,” kata Mukhlis.

Mukhlis mencontohkan, misalnya pasar induk Jakabaring jika dikelolah dengan baik datanya, ini akan menjadi acuan bagi semua pelaku usaha dalam membuat kerjasama. Contonhya lagi, berapa kebutuhan pangan riil yang dibutuhkan untuk sumsel.

Selain itu, Mukhlis meminta pemerintah pusat untuk memberlakukan regulasi yang jelas terhadap pelaku -pelaku usaha yang mengambil keuntugan dengan mengorbankan masyararakat

“Kita ambil contoh beberapa waktu lalu di Sumatera Utara (Sumut), yang mengalami surplus beras. Tetapi beberapa hari kemudian, beras Sumut sudah berada di Riau. Itu terjadi dikarenakan tidak adanya regulasi mengenai ini, jadi para pelaku usaha semaunya saja untuk mengambil keuntungan. Nah, kita berharap dari rapat tersebut jangan sampai terjadi di Sumsel,” ujarnya.

Ini jelasnya, tidak akan terjadi jika harga pangan dan komuditas lainnya hanya dibedakan dengan ongkos transpotasi saja. Sehingga ia meminta pemerintah pusat, untuk membuat regulasi. “Regulasi ini dibuat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” jelasnya

Selain itu Mukhlis juga menjelaskan, pojaknas TPID akan memfasilitasi pembahasan dengan kementerian terkait, dalam upaya untuk melakukan peninjauan regulasi BUMD dan meningkatkan peran BUMD dalam perekonomian daerah.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *