Banyuasin Klaim 35 RT di Plaju, Warga : Kami Ingin di Palembang Bukan Banyuasin

Ilustrasi Pintu Gerbang Pemkab Banyuasin | Dok KS

Ilustrasi Pintu Gerbang Pemkab Banyuasin | Dok KS

PALEMBANG – Persoalan tapal batas antara Palembang dan Banyuasin, tak kunjung selesai. Salah satu titik yang bermasalah berada di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dengan Desa Talang Pete, Kabupaten Banyuasin.

Di kelurahan itu, sedikitnya ada 35 Rukun Tetangga (RT) yang di klaim berada di wilayah Banyuasin. Namun hal tersebut ditolak keras oleh warga sekitar. Ketua RT 15, RW 05, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Sumardi mengatakan, warga sudah bersepakat untuk tetap berada di wilayah Kota Palembang.

Karena selama ini mereka tercatat sebagai penduduk Palembang, bukan Banyuasin. “Kami tetap ingin di Palembang. Kami tidak mau masuk Banyuasin, semua identitas warga disini adalah warga Palembang,” kata Sumardi yang dibincangi, Rabu (1/10).

Sumardi menyebutkan, warga sudah puluhan tahun tinggal di daerah itu, tiba-tiba ada permasalahan. Katanya, surat-surat tanah warga jelas berada di Kota Palembang. “Bagaimana mau mengurus surat tanah dan lainnya, jika lahan kami berada di Banyuasin. Pasti akan susah, dan banyak yang harus di urus,” keluhnya.

Sumardi berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dapat mempertahankan batas wilayah Palembang. Warga jelasnya, siap menjadi saksi ataupun dimintai keterangan soal wilayah itu. “Surat-surat kami lengkap. Jadi sudah menjadi kewajiban pemkot Palembang untuk mempertahankannya, intinya kami tidak mau masuk Banyuasin,”katanya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua RW 05, Darudin. Ia menyebut di RT 35 penduduk yang tercatat sekitar 11 ribu jiwa. Warga ujarnya, sudah sepakat untuk tetap berada di wilayah Palembang. “Kesepakatan itu kami lakukan bersama 35 ketua RT, dengan menandatangani surat kesepakatan. Apapun yang terjadi, kami tetap ingin berada di Kota Palembang,” ujarnya.

Sambungnya, alasan mereka untuk tetap berada di Palembang adalah karena jarak yang dekat. Kemudian, tanah mereka tinggali itu merupakan tanah warisan keluarga. “Dari orang tua kami, wilayah yang kami tinggali ini masuk Palembang bukan Banyuasin,”ulasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Batas Wilayah, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fhadillah mengatakan, permasalahan tapal batas antara Palembang dan Banyuasin, bukan hanya di Plaju tetapi masih banyak lokasi lainnya.

“Misalnya di Talang buluh, Talang Jambe dan Tanjung Api-api. Untuk di Plaju akan segera di selesaikan, dengan cara mediasi yang dilakukan Pemprov Sumsel,” jelasnya yang dibincangi usai meninjau lokasi perbatasan Plaju dan Banyuasin dengan Pemrov Sumsel di Jalan PU, Desa Sawah Jaya, Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju, Rabu (1/10).

Menurut Fahmi, selain surat-surat yang dimiliki warga, pihaknya juga mempersiapkan dokumen soal peta wilayah Palembang untuk memkuat bahwa daerah tersebut berda di Palembang. “Dalam waktu dekat Pemrov Sumsel segera memanggil kedua belah pihak. Kami sudah siapkan surat dan dokumennya,”ulasnya.

Sementara itu, Kabag Tata Praja Pemprov Sumsel, Darul Efendi mengatakan, pemprov segera memanggil kedua belah pihak untuk mencari solusi permasalahan tersebut. “Setelah keduanya sepakat. Kami akan usulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk penetapan batas dan kemudian diterbitkan permendagrinya,” ujarnya.

Darul menambahkan, terkait ketakutan warga dalam pengurusan surat-surat, pihaknya menjamin akan mempermudah. Hal tersebut, katanya sudah dibicarakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera selesai. Kami belum bisa pastikan tanggalnya, akan di jadwalkan dahulu,” ucapnya.

Sebelumnya Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian mempersoalkan pembangunan tugu tapal batas antara Kabupaten Banyuasin-Kota Palembang yang berada di sekitaran komplek olahraga Jakabaring atau tidak jauh dari bundaran Dekranakasda, Jakabaring, Palembang.

Sebab kata Yan Anton, tugu batas wilayah yang dibangun Pemkot Palembang itu masuk dalam wilayah Banyuasin. “Sesuai PP Nomor 23 tahun 1988 tentang Tapal Batas Banyuasin-Palembang tugu itu masuk wilayah Banyuasin,” ucapnya.

Asisten I Pemkab Banyuasin, Husnan Bhakti menambahkan, pembangunan tugu tapal batas antara Banyuasin-Palembang harusnya berpedomannya pada PP Nomor 23 tahun 1988. Pemkot Palembang tudingnya, menyalahi aturan PP itu.

“Kami sudah sampaikan kalau tugu yang dibangun Pemkot Palembang, masuk wilayah Banyuasin sekitar 1,7 KM. Namun mereka mengklaim, itu masuk Kelurahan Plaju Darat,” tukasnya.

 

TEKS         : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR       : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *