“Kinerja BPBD Sumsel tak Optimal”

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Helicopternya. Foto ; Bagus Kurniawan

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Helicopternya. Foto ; Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Sumsel dinilai, tidak mampu mengatasi kabut asap di Sumsel. Buktinya, kabut asal kian tebal dan pekat bahkan kualitas udara di Sumsel, kian membahayakan.

Karenanya menurut anggota DPRD Sumsel, MF Ridho, BPBD harus segera meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani kabut asap. ” Baiknya meminta kembali bantuan pusat, seperti beberapa waktu lalu dengan sudah ada upaya serta dilakukan rekayasa hujan buatan. Kita berharap BPBD Sumsel, kembali meminta bantuan ke pusat,” kata politisi Partai Demokrat ini ketika dibincangi, Jumat (26/9).

Menurut Ridho, titik api di Sumsel belum semuanya pada. Jika kurang cepatnya penanganan bencana asap, hal ini akan berdampak pada kualitas udara di Sumsel yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. ” Bencana asap ini menyangkut kualitas udara, takutnya kita terlambat melakukan pemadaman titik api mengakibatkan banyak masyarakat yang terserang sesak nafas,” terang Ridho.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra, Novran Marjani. Menurutnya, bencana asap di Sumsel saat ini, diduga karena faktor kesengajaan perusahaan yang hendak membuka lahan. Menurutnya, kendalanya dalam penanganan bencana asap lantaran wilayah Sumsel yang terlalu luas dan minimnya koordinasi dengan kabupaten/kota.

“Sumsel ini wilayahnya sebagian lahan gambut, di musim kemarau ini banyak perusahaan yang sengaja buka lahan dengan membakar hutan. Karena perkebunan itu butuh biaya besar untuk buka lahan menggunakan alat berat, petani juga begitu buka ladang baru dimusim kemarau. Penganggaran pun dinilai masih kurang untuk mengatasi spot-spot yang ada,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, kedepan dewan berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk penanganan kabut asap. Dalam perda itu, nantinya akan sanksi yang diberikan kepada masyarakat maupun perusahaan yang terbukti membakar untuk membuka lahan. “Selama ini, belum ada sanksi tegas kepada perusahaan maupun masyarakat yang membakar untuk lahan,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *