Terkait Dugaan Pungli, Dinas PU CK : Bukan Pungli tetapi Uang Jasa

ilustrasi | Ist

EMPAT LAWANG – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) pada pengurusan administrasi proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Empat Lawang, dibantah. Sejumlah honorer di lingkungan dinas tersebut, menolak jika mereka melakukan pungli kepada rekanan dalam pengurusan administrasi proyek.

Mereka bahkan balik menuding, sebagian besar rekanan di Dinas PU BM, tidak memahami betul administrasi pekerjaan proyek. Itu ditunjukkan, dengan pembuatan progres kerja, yang dikerjakan pegawai atau bahkan tenaga honorer di dinas tersebut.

“Banyak rekanan tidak mengerti administrasi proyek, makanya minta dikerjakan ke PU CK. Seharusnya membuat progres proyek itu tugas rekanan. Namun jika ada rekanan yang meminta tentu sebutnya, suatu yang wajar kalau ada biaya uang lelah,” kata Zainal, salah seorang honorer di Dinas PU CK Empat Lawang ketika dibincangi, Rabu (10/9).

Zainal menolak disebut ada pungli, sebab akunya, dalam penyelesaian administrasi proyek jika membutuhkan bantuan dari para honorer di Dinas PU CK, tentu ada deal-deal uang jasa. Kalau memang menolak, silahkan saja dibuat sendiri dan itu memang sudah ketentuan sebenarnya. “Inikan uang jasa, bukan pungli,” cetusnya.

Sumber Kabar Sumatera menyebutkan, diduga transaksi jual beli proyek masih marak di Empat Lawang. Makanya kualitas rekanan yang bekerja tidak ada jaminan, sebab terkadang pemberkasan pun menggunakan tandatangan kuasa direktur atau bukan pemilik perusahaan dimaksud.

“Harusnya yang di evaluasi itu sistem tender, atau penunjukan langsung (PL) proyek di Dinas PU CK. Harus benar-benar perusahaan profesional dan sudah berpengalaman,” terang sumber tadi menolak disebutkan namanya.

Informasi sebelumnya, dugaan aksi pungli dengan alibi pembiayaan administrasi pekerjaan proyek, di Dinas PU CK Empat Lawang, kian marak. Tidak tanggung-tanggung, mulai pembuatan kontrak kerja, tandatangan berita acara pencairan, progres proyek dan administrasi dipatok biaya jutaan rupiah.

Aksi ini terkesan menjadi tradisi, diduga dilakoni sejumlah pegawai dan honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) di kantor tersebut. “Pembuatan kontrak kerja Rp 2,5 juta, tanda tangan berita acara pencairan Rp 300 ribu per orang, progres Rp 1,5 Juta dan administrasi lainnya Rp 1 Juta. Banyak rekanan bingung, semestinya administrasi tidak perlu sebesar itu,” kata sumber tadi.

 

TEKS            : SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *