Perizinan Diobral Jelang Pemilukada

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), ternyata juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Apa sebab, itu karena saat pemilukada banyak kepala daerah yang kembali bertarung mempertahankan kekuasaanya yang mengobrak perizinan untuk mengumpulkan modal.

Sehingga menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, tak heran menjelang pemilukada banyak perizinan pengelolaan hutan yang diberikan kepada pengusaha. Akibatnya, banyak hutan dan pengelolaanya dari masyarakat diberikan ke pengusaha.

“Menjelang pemilukada, tak jarang Sumber Daya Alam (SDM) juga menjadi alat untuk transaksional untuk  memenuhi biaya selama penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko di Kopitiam Senopati, Kambag Iwak, Palembang, Jumat (29/8).

Menurut Hadi, Walhi mencatat sejak 2003-2008, ada delapan izin pengelolan hutan yang dikeluarkan dengan luasan hutan yang dikelola 877.330 hektar. Ini sebut Hadi, luasan hutan yang terbesar dikeluarkan izinnya dalam kepemimpinan Gubernur Sumsel dalam 25 tahun terakhir.

Sementara di periode 2008-2013, jumlah izin yang dikeluarkan semakin bertambah yakni 11 perizinan dengan total luasan 326.084 hektar. Menurut Hadi, bukan tidak mungkin izin pengelolaan hutan di Sumsel ini, akan semakin banyak dikeluarkan kedepannya.

“Kita menduga ada indikasi kuat, terjadinya transaksional politik antara kepala daerah dengan pegusaha perkebunan/pertambangan sehingga banyak sekali perizinan-perizinan yang di keluarkan. Transaksi yang kita maksudkan, adalah perizinan pengelolaan hutan yang berubah fungsi menjadi perkebunan atau pertambangan,” beber Hadi.

Sementara itu, Wakil Koordinator Auriga Nusantara Sumbagsel, Supintri Yohar menyebut peran masyarakat dan media massa sangat diharapkan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, dalamm pemberian izin ke perusahaan terkait dengan perubahan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan ataupun pertambangan. “Jika ini tidak dikontrol masyarakat maka bukan tidak mungkin, luas hutan di Sumsel akan semakin berkurang dan potensi konflik bakal bertambah,” ujarnya.

Pemerintah sebutnya, harus membuka informasi kehutanan terkait dengan luasan, pengelolaan dan pemafaatan kawasan hutan, serta menghentikan pemberian izin dan penggunaan SDM sebagai alat transaksi politik kekuasaan.

Penegakan hukum terhadap perusahaan pelaku kejahatan hutan desak Supintri, juga harus dilakukan. “Pemerintah harus bertindaktegas, dalam menindak secara hukum, bagi pengusaha yang melakukan kejahatan hutan,” tukasnya.

 

TEKS           : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *