PT BSP Didesak Kembalikan Tanah Ulayat

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

MUARAENIM – Masyarakat Desa Tanjung Agung, meminta PT Bumi Sawindo Permai (BSP) untuk segera mengembalikan tanah ulayat milik desa, yang diklaim dan dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Kepala Desa (Kades) Tanjung Agung, Dwi Apriani menyebut  PT BPS mengusai tanah ulayat milik desa seluas 6000 hektar. Tanah ulayat ini diklaim perusahaan tersebut, masuk dalam areal perkebunan mereka. Klaim inilah sebut Dwi, yang harus dijelaskan PT BSP kepada masyarakat apa dasar hukumnya.

“Kami minta mereka menjelaskan dasar hukum klaim mereka itu, jika tidak bisa membuktikan itu tanah milik mereka maka harus segera dikembalikan ke masyarakat. Sehingga persoalan ini, jangan berlarut-larut,” kata Dwi, Rabu (27/8).

Ia menyebut, sengketa lahan tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun sampai saat ini, penyelesaiannya berlarut-larut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim jelas Dwi, sudah secara resmi meminta kepada PT BPS melakukan pengukuran ulang di lahan yang disengketakan. Namun itu juga tidak dilakukan PT BSP.

Desakan yang sama disampaikan Samsul Bahri, tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung. Ia meminta PT BSP kooperatif menyelesaikan sengketa lahan tersebut.  Menurut Samsul, tanah yang diklaim PT BSP itu adalah tanah ulayat milik desa yang pengelolannya diserahkan ke masyarakat.

“Harusnya tanah itu dikembalikan ke masyarakat, namun mereka bersikukuh tanah tersebut milik perusahaan . Tanah itu sudah mereka kuasai sejak tahun 1990, sejumlah pertemuan sudah dilakukan termasuk di mediasi oleh Pemkab Muaraenim, namun sampai saat ini belum menemukan hasil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat bersama pemerintahan desa sepakat memberikan limit waktu kepada PT BSP untuk mengembalikan tanah ulayat tersebut secara baik-baik. “Kami masih ingin persoalan ini diselesaikan secara damai, jika memang tidak dikembalikan juga kami akan melakukan aksi dengan damai tanpa anarkis di lahan yang disengketakan tersebut,” terangnya.

Menanggapi persoalan ini, Camat Tanjung Agung, Rahmat Noviar meminta sengketa lahan tersebut segera diselesaikan dengan baik-baik. “Kami tidak ingin ada tindakan anarkis, dalam persoalan ini. Baik masyarakat maupun PT BSP, kami desak untuk duduk satu meja membahas persoalan ini agar bisa menemukan solusi yang terbaik,” tukasnya.

 

TEKS          : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *