Muzakir Dibuat Kesal oleh Ulah PT KAI

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

MUARAENIM – Gara-gara tidak adanya respon positif dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyebabkan proyek pipasinasi PDAM Lematang Enim yang dibiayai oleh Bank Dunia, terancam gagal. Padahal surat izin dari Menteri Perhubungan (Menhub) sudah ada, namun anehnya tidak diindahkan oleh PT KAI.

Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar dibuat kesal dengan ulah PT KAI tersebut. Dalam rapat koordinasi dengan PT KAI Divisi Regionel (Divre) III Sumsel di Offroom Pemkab Muaraenim, Muzakir meminta PT KAI mengedepankan kepentingan umum dengan memberikan persetujuan untuk membangun pipasinasi milik PDAM.

Selama ini kata Muzakir, kereta api (KA) milik PT KAI yang melintas di Muaraenim selalu aman dan kondusif, sehingga perusahaan plat merah itu bisa mendapatkan keuntungan dari pengangkutan batubara.

“Masa warga Muaraenim hanya dapat debu, bising bahkan ribuan nyawa sudah banyak yang mati akibat tertabrak KA.  Ketika warga minta air untuk kebutuhan pokok, PT KAI keberatan,” kritik Muzakir, Rabu (27/8).

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Pemkab Muaraenim, Hasanudin menyebut, pemkab sudah berupaya meminta perizinan untuk pipanisasi PDAM melintas di bawah rel KA.

Izin dari Menhub pun sudah keluar dengan surat Nomor HK.601/SK.161/DJKA/4/14 tentang pemberian izin penanaman pipa air melintar di jalur kereta api, tanggal 21 April 2014 lalu. Surat itu pun ditujukan Menhub ke PT KAI Divre III Sumsel.

Namun, mengapa PT KAI, yang nota bene dibawah Kemenhub RI, tetapi bersikeras dan tidak mengindahkan keputusan Menhub tersebut. “Kami minta PT KAI Divre III Sumsel, segera membuat surat tertulis ke PT KAI di Bandung, untuk mengizinkan pembangunan pipanisasi PDAM yang melintas di jalur kereta api. Apalagi program ini, akan di launching oleh Gubernur Sumsel pada 20 November nanti,” desaknya.

Hasanudin menyebut, jika PT KAI tidak memberikan solusi juga maka dengan terpaksa Pemkab Muaraenim dengan terpaksa akan tetap melanjutkan pembangunan pipanisasi tersebut melintas di rel kereta api tanpa izin PT KAI.  “Kami akan tetap lakukan itu, jika KAI tidak memberikan solusi juga. Kami siap menanggung apapun resikonya, dibandingkan masyarakat yang bergejolak,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur PDAM Lematang Ilir, Puryadi menyebut dalam pembangunan pipanisasi PDAM tersebut, ada yang melintasi rel KA sepanjang 120 meter di 10 titik.  “PT KAI meminta kompensasi Rp 30 juta per lubang, setelah di negoisasikan mereka akhirnya minta Rp 10 juta/lubang. Namun kita hanya sanggup Rp 1 juta/lubang,” jelasnya.

Sampai saat ini jelasnya, belum ada persetujuan dari PT KAI apakah pembangunan jalur pipa air bersih itu bisa atau tidak dibangun dibawah rel kereta api. “Kita sudah mengurus izinnya, sejak 2012 lalu namun PT KAI belum juga mengizinkannya,” keluhnya.

Puryadi menambahkan, pembangunan pipa air bersih itu didanai oleh Bank Dunia melalui program Urban Water Suplly and Sanition Proyek (UWSSP) senilai Rp 97 miliar. Tujuannya, untuk meningkatkan dan memperbaiki cakupan pelayanan air bersih di Muaraenim dan Tanjungenim.

Sementara itu, Manajer Jalan dan Jembatan PT KAI Divre III Sumsel Tatang Hidayat didampingi Manajer Aset, Edward, mengaku pihaknya bukan ingin mempersulit, tetapi masih tersangkut masalah sentralisasi yang harus berkoordinasi dengan pusat.

“Kami kuatirkan dengan adanya pipa yang melintas dibawah jalur rel kereta api, akan menganggu konstruksi jalan karena ada pengamanan pada konstruksinya. PT KAI pada dasarnya, tidak ada istilah menghambat. Insya Allah kami mendukung,” kilahnya.

 

TEKS        : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *