Dewan MUBA Dukung Pemekaran Desa

Ilst. DPR

Ilst. DPR

MUBA – Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendukung, menyetujui dan memberikan apresiasi kepada Pemkab Muba yang mengusulkan pembentukan Desa Suban Jaya, Kecamatan Batanghari Leko.

Penyampaian pemandangan fraksi ini dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Muba dengan agenda jawaban Bupati Muba atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda yang diajukan Pemkab Muba, Rabu (27/08).

Tujuh fraksi partai tersebut adalah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Penegak Demokrasi Nurani Rakyat (PDNR) dan Fraksi Kebangkitan Reformasi Rakyat Nasional (KRRN).

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Robinson Malian, mengatakan, pihaknya sangat setujuh terhadap Raperda tentang Pembentukan Desa Suban Jaya, Kecamatan Batanghari Leko dalam Kabupaten Muba.

“Karena desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten tetangga Musi Rawas Utara (Muratara) dan kondisi geografis cukup luas serta pemukiman penduduk agak berjauhan sehingga sulit untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, perlunya desa ini dimekarkan menjadi desa yang baru,” ujarnya.

Selain iu, terhadap raperda inisiatif DPRD tentang nama-nama jalan menurut Robinson, kriteria kelas jalan perlu disinergikan dengan kriteria-kriteria utama pada penamaan jalan, dapat berupa kriteria tokoh nasional, regional, lokal terus berjenjang ataupun beragam ciri khas yang mempertimbangkan unsur sosial, budaya, dan kultur yang ada.

“Untuk jalan protokol, agar diambil dari nama salah seorang pahlawan asal Muba, dan ruas jalan atau jalan tingkat dua diambil dari tokoh lokal setempat, agar nama jalan tidak sama. Kedepannya, diimbau bagi masyarakat yang ingin membangun rumah atau gedung harus berjarak 15 M dari median jalan. Apabila ada yang melanggar dapat diberikan sanksi tegas,” bebernya.

Ditambahkannya, terkait raperda tentang Area Resapan Air untuk Pembangunan dalam wilayah Muba, diharapkan segera dibentuk. “Sampai saat ini, alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan di Muba terus terjadi. Hal ini membuat berkurangnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan sawah tadah hujan, tak bisa dilakukan pencegahan karena belum ada Perda,” tukasnya.

 

TEKS          : BUDI SANTOSA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *