KPU Sumsel Ambil Alih Pemilukada Mura

pemilu

PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), mengambil alih persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Mura 2015. Ini dilakukan, karena sampai saat ini lima Komisioner KPU Mura masih di non aktifkan.

KPU Sumsel menurut Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum, SDM dan Pengawasan, Alexander Abdullah, masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap lima Komisioner KPU Mura tersebut, yang sebelumnya diduga melakukan tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) lalu.

“Kami masih menunggu keputusan DKPP, sehingga untuk saat ini tugas-tugas Komisioner KPU Mura di back up oleh KPU Sumsel, termasuk untuk persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Mura 2015. Selain itu, KPU Sumsel juga back up pelaksanaan Pemilukada Muratara,” kata Alexander ketika dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (26/8).

Ia menyebut, ada ada tiga kemungkinan yang akan terjadi terhadap lima Komisioner KPU Mura tersebut jika putusan DKPP tidak kunjung turun. Pertama, nama baik kelima komisioner tersebut akan direhabilitas. Dengan begitu mereka, bisa kembali melanjutkan tugas-tugasnya termasuk mempersiapkan tahapan Pemilukada Mura.

Kedua, kelima komisioner tersebut akan mendapatkan peringatan seandainya pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran ringan. “Ketiga, diberhentikan jika pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran berat,” terang Alexander.

Jika mereka diberhentikan, untuk menganti kekosongan komisioner tersebut maka akan dilakukan pergantian melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). “Tetapi kita akan tetap menunggu keputusan DKPP,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua KPU Sumsel, Aspahani. Ia menyebut, KPU Sumsel masih tetap mengambil alih tugas-tugas KPU Mura selama keputusan DKPP belum keluar.  “Tugas-tugas mereka, masih tetap kita yang ambil alih sambil menunggu putusan DKPP,” tukasnya.

Untuk diketahui, lima Komisioner KPU Mura yakni Efran Eriyadi, Supriyadi, A Zen, Hidayat, Dasril Ismail sebelumnya diduga melakukan tindak pidana pemilu saat Pileg lalu yakni dugaan penggelembungan suara hasil Pileg.

Mereka diduga melanggar Pasal 287, 309, dan 312 Undang-Undang (UU) Pemilu tentang kelalaian, yang mengakibatkan perolehan suara peserta pemilu hilang, beralih, dan penghilangan dokumen. Kelima tersangka itu yakni M. Hidayat, Dasril Ismail, A. Zain, Supriyadi, dan Efran Syahril.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR        : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *