Dana Bangub tak Kunjung Cair, Warga Desa Muara Abab Datangi Pemkab

Ilustrasi

Ilustrasi

BANYUASIN – Kesal karena dana Bantuan Gubernur (Bangub) Sumsel 2014, tak kunjung cair, ratusan warga Desa Muara Abab, Kecamatan Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Senin (25/8) mendatangi kantor Bupati Banyuasin.

Pantauan Kabar Sumatera, ratusan warga ini datang dengan membawa sejumlah atribut yang berisikan desakan agar dana bangub tersebut segera dicairkan. Mereka juga mengecam Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banyuasin, yang dianggap menghalang-halangi pencairan dana bangub tersebut.

“Kami minta Pemkab Banyuasin, segera mencairkan dana bangub tersebut. Karena dana itu, akan digunakan untuk berbagai pembangunan di desa,” teriak mereka.

Koordinator aksi (korak), M. Jumahir menyebut, sampai saat ini dana bangub 2014 untuk Desa Muara Abab belum juga dicairkan oleh Pemkab Banyuasin. Padahal jelasnya, dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan di desa mereka.

Menurut Jumahir, warga meminta penjelasan kepada Pemkab Banyuasin kenapa dana bangub untuk desa mereka tidak bisa dicairkan. “Pencairan dana bangub untuk desa kami, terkesan sengaja dihalang-halangi,” tudingnya.

Karenanya warga terang Jumahir, meminta Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian untuk memecat Kepala BPMD Kabupaten Banyuasin,  Amir Fauzi dari jabatannya. Itu karena, Kepala BPMD dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab tidak kunjung cairnya dana bangub untuk Desa Muara Abab.  “Kepala BPMD tak bisa memahami kehendak masyarakat, sudah sepatutnya jabatannya di evaluasi,” desaknya.

Menanggapi ini, Asisten I Pemkab Banyuasin, Husnan Bakti memastikan dana bangub tersebut segera bisa dicairkan. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana bangub untuk Desa Muara Abab tersebut dikarenakan Kepala Desa Muara Abab, Sri Dewi Kaku Alam saat ini tersandung kasus pidana.  “Namun dana bangub itu, bisa dicairkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes),” ucapnya.

Terkait desakan pemecatan Kepala BPMD Kabupaten Banyuasin, Husnan tak mau berkomentar banyak. “Itu bukan kewenangan saya, evaluasi tersebut adalah kewenangan Bupati Banyuasin,” tukasnya.

 

TEKS        : DIDING KARNADI

EDITOR        : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *