Traget 900 Unit, Rumah tipe 36 untuk PNS Di Jakabaring Baru 459 Unit dibangun

Ilustrasi Rumah

Ilustrasi Rumah | Ist

PALEMBANG – Program rumah murah, telah dicanangkan oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sejak beberapa tahun lalu. Namun sampai saat ini, yang teralisasi belumlah 100 persen. Untuk rumah murah tipe 21 di Keramasan, sampai saat ini pembanguannya masih terbengkalai.

Sementara itu, rumah tipe 36 di kawasan Jakabaring yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), baru 459 unit saja yang dibangun dari target 900 unit dibangun. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat, Biro Kesra Setda Sumsel, Muhammad David didampingi Kasubag Kesejahteraan dan Bansos, Heru Dwi Andika, Jumat (22/8).

“Sekarang kita melakukan proses administrasi untuk sisa yang belum dibangun. Sebenarnya sudah lengkap, karena data sudah dipegang tinggal proses ke Bank Sumsel, akan memanggil yang bersangkutan untuk akad kredit,” katanya saat dibincangi di ruang kerjanya.

Diteragkan dia, saat ini sedang dalam tahap verifikasi data sebelum nantinya akad kredit oleh Bank Sumsel. Namun sejalan dengan itu, lahan-lahan dikawasan tersebut haruslah ditimbun terlebih dahulu, untuk pembangunan sisa rumah yang belum dibangun.  Hal ini jelasnya, menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Karena untuk teknisnya, yang jadi penanggungjawabnya di pihak PU. Berdasarkan data terakhir, tinggal menunggu prosesnya saja. Jika selesai, untuk prosesnya tidak lama sampai rampung karena pembangunannya dilakukan empat developer,” jelasnya.

Ia memprakirakan, sisa rumah yang belum dibangun tersebut diprakirakan akan selesai dibangun di akhir tahun ini. Sebab pada September mendatang, lahan di kawasan tersebut akan mulai ditimbun.

“Mengenai kendala pasti ada, tetapi tidak begitu prinsip misalnya sebagian lahan di lapangan ada aset pemerintah yang diduduki orang lain ataupun fisik-fisik rumah yang sudah dibangun sebagian hilang, seperti kaca-kaca dan lain sebagainya. Ini sudah dibicarakan dengan Badan Aset,” terangnya.

David berujar, pihaknya hanya menginventarisir administrasi sedangkan untuk pengawasan bukan pada pihaknya. “Berdasarkan Diktum, kalau sudah di penerima maka tanah itu tanggung jawab si penerima. Apakah mau dikontrakkan atau bagaimana, itu bukan urusan kita lagi,” ujarnya.

“Namun kalau andaikatapun dijual, itu kan pastinya harus lunas dulu angsurannya. Jadi rumah yang sudah itu, tanggung jawab penerima dan kami disini melaksanakan yang selama ini belum selesai,” sambungnya.

Bagaimana dengan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan, Kertapati ? ia menyebut,  saat ini kelanjutan pembangunan rumah murah itu sedang dalam proses penetapan nama-nama yang berhak menerima.

“Itu juga sudah ada nama-namanya, kita harap para penerima masih bersedia menjalani proses akad kredit di bank. Rumah tipe 21 ini sudah ada 30 unit yang dibangun, masih banyak yang belum. Saat ini yang sudah kita panggil ada 50 orang, sekarang dalam tahap legalisasi aset untuk dibuatkan sertifikat, tinggal menunggu hasilnya saja,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *