Terkait Hadirnya BPJS, Program KPS Dikaji Ulang

KArtu Palembang Sehat (KPS) Versi Lama

KArtu Palembang Sehat (KPS) Versi Lama | Dok KS

PALEMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, akan mengkaji ulang program Kartu Palembang Sehat (KPS), apakah masih akan dilanjutkan atau tidak. Ini dilakukan, setelah adanya jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Dinkes Palembang, Anton Suwindro mengaku, banyak masyarakat yang merasa bingung dengan jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. Pasalnya, pemkot sudah mengeluarkan jaminan kesehatan sendiri yakni, KPS.

Apalagi sebut Anton, BPJS mewajibkan setia warga negara untuk ikut menjadi peserta dalam jaminan kesehatan yang dikelola BPJS.  “Oleh itulah kami akan meninjau ulang program KPS. Kami akan melihat situasi, mengenai kewajiban yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait BPJS Kesehatan, karena Palembang sudah memiliki KPS yang dapat juga di gunakan masyarakat,” katanya, Rabu (20/8)

Sambung Anton, bukan hanya Pemkot Palembang yang mengeluarkan jaminan kesehatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga, sudah lama mengeluarkan jaminan kesehatan yang biasa disebut Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta. “Namun selama ini dalam kajian, KPS masih berlaku. Pemegang kartu KPS, masih diterima pelayanannya di puskesmas maupun rumah sakit,” terangnya.

Menurut Anton, seharusnya program daerah yang sudah ada dan sudah berjalan baik di masyarakat, tidak perlu lagi di haruskan miliki BPJS Kesehatan. Sehingga program daerah bisa berjalan. “Tapi, mau bagaimana, itu program pusat. Karena aturan pusat mengaharuskan semuanya harua dialihkan ke BPJS Kesehatan,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Drive III wilayah Sumbagsel, Handaryo mengatakan, program BPJS, tidak akan mengganggu program berobat gratis yang sudah dijalankan oleh masing-masing daerah.

“Karena dengan berobat gratis membantu masyarakat miskin. Kami siap mendorong, program pemerintah dalam membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan berobat gratis yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Handaryo mengatakan, melalui program BPJS Kesehatan ini, pemerintah daerah dapat lebih mengontrol masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. “Program berobat gratis dan BPJS kesehatan, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sekarang bagaimana caranya agar pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang menjadi hak setiap warga negara,” tukasnya.

 

TEKS          : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

Program KPS Dikaji Ulang

PALEMBANG, KS

Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, akan mengkaji ulang program Kartu Palembang Sehat (KPS), apakah masih akan dilanjutkan atau tidak. Ini dilakukan, setelah adanya jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Dinkes Palembang, Anton Suwindro mengaku, banyak masyarakat yang merasa bingung dengan jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. Pasalnya, pemkot sudah mengeluarkan jaminan kesehatan sendiri yakni, KPS.

Apalagi sebut Anton, BPJS mewajibkan setia warga negara untuk ikut menjadi peserta dalam jaminan kesehatan yang dikelola BPJS.  “Oleh itulah kami akan meninjau ulang program KPS. Kami akan melihat situasi, mengenai kewajiban yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait BPJS Kesehatan, karena Palembang sudah memiliki KPS yang dapat juga di gunakan masyarakat,” katanya, Rabu (20/8)

Sambung Anton, bukan hanya Pemkot Palembang yang mengeluarkan jaminan kesehatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel juga, sudah lama mengeluarkan jaminan kesehatan yang biasa disebut Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta. “Namun selama ini dalam kajian, KPS masih berlaku. Pemegang kartu KPS, masih diterima pelayanannya di puskesmas maupun rumah sakit,” terangnya.

Menurut Anton, seharusnya program daerah yang sudah ada dan sudah berjalan baik di masyarakat, tidak perlu lagi di haruskan miliki BPJS Kesehatan. Sehingga program daerah bisa berjalan. “Tapi, mau bagaimana, itu program pusat. Karena aturan pusat mengaharuskan semuanya harua dialihkan ke BPJS Kesehatan,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Drive III wilayah Sumbagsel, Handaryo mengatakan, program BPJS, tidak akan mengganggu program berobat gratis yang sudah dijalankan oleh masing-masing daerah.

“Karena dengan berobat gratis membantu masyarakat miskin. Kami siap mendorong, program pemerintah dalam membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan berobat gratis yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Handaryo mengatakan, melalui program BPJS Kesehatan ini, pemerintah daerah dapat lebih mengontrol masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. “Program berobat gratis dan BPJS kesehatan, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sekarang bagaimana caranya agar pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang menjadi hak setiap warga negara,” tukasnya.

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *