Kejari Pangkalan Balai Bidik Mantan Kepala DKPP

kejaksaan

BANYUASIN – Sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Banyuasin, kini tengah diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Balai, salah satunya dugaan mark up dalam pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Bintang Campak, Kelurahan Sterio, Kecamatan Soak Tapeh, Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Banyuasin.

Kasus tersebut, kini statusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Mantan Kepala DKPP yang kini menjabat sebagai Kepala PMD berinisial AF, menjadi bidikan.

“Saat ini kasusnya, sudah masuk dari penyelidikan ke penyidikan.  Beberapa saksi terkait, sudah kami periksa. Hari ini (Rabu), Bendahara DKPP, tiga pemilik tanah yakni Syaiful Bahri Rasyid dan Ali sedang kami mintai keterangan,” kata Kepala Kejari Pangkalan Balai, Suwito SH melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Ryan Sumarta Syamsu SH, Rabu (20/8) di ruang kerjanya.

Menurut Ryan, dalam kasus ini Kejari menargetkan paling kecil yang menjadi tersangka selevel kepala dinas. “Untuk mantan Kepala DKPP,  yang sekarang menjadi Kepala PMD dan Asisten I Bidang Pemerintahan yang menjadi Ketua Tim Persiapan, bakal dipanggil. Surat panggilan kepada keduanya, sudah dilayangkan,” jelas Ryan.

Selain keduanya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin sebagai pelaksana dan sejumlah kepala dinas diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU CK sudah dimintai keterangan.

“Intinya dalam kasus ini, tim tidak banyak dilibatkan. Tim bekerja hanya pakai Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin. Insya Allah, minggu kedepan berkasnya bakal kelar dan sudah ada tersangkanya,” tukasnya.

Informasi yang yang berhasil dihimpun Kabar Sumatera, untuk pembangunan TPU di Kelurahan Sterio itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melalui DKPP menganggarkan dana Rp 3,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan tanah seluas 5,626 hektare.

Awalnya lahan pemakaman itu, akan dibangun di Desa Cangkring. Namun karena banyak warga sekitar tidak setuju, kawasan tempat tinggalnya dibangun TPU maka dipindahkan ke Desa Bintang Campak.

DKPP sudah melakukan pembebasan lahan untuk TPU tersebut, dengan dana Rp 2,4 miliar. Dalam pembebasan lahan tersebut disepakati biaya ganti rugi sebesar Rp 50 ribu per meter, belum termasuk ganti rugi tanaman di lahan tersebut. Namun informasi yang dihimpun dari warga setempat, harga tanah di kawasan tersebut sekitar Rp 100 juta sampai Rp 350 juta perhektarnya sudah termasuk tanam tumbuh.

TEKS         : DIDING KARNADI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *