Tak Ada Diskriminasi Formasi CPNS

Ilustrasi | Antarafoto.com

Ilustrasi | Antarafoto.com

EMPAT LAWANG – Keluhan diskriminatif formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dibantah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Empat Lawang.

“Upaya kita sudah maksimal, keputusan formasi penerimaan itu dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB,”  kata Kepala BKD Empat Lawang, Januarsah Hambali ketika dibincangi, Selasa (19/8).

Menurutnya, usulan kuota CPNS yang diajukan Pemkab Empat Lawang ke Kemenpan dan RB, tidak sedikit. Namun formasi lulusan SMA, ditetapkan hanya  untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), dengan syarat harus memiliki sertifikasi bagi pelamar.

Pada awalnya sebut Januarsah,  pemkab mengajukan 13 formasi untuk disampaikan untuk penerimaan CPNS bagi lulusan SMA. Rinciannya,  lima orang untuk tenaga administrasi keuangan, empat sopir serta empat orang  Polisi Kehutanan (Polhut).

Namun seluruhnya tidak disetujui oleh Menpan dan RB. Nah, setelah berkoordinasi kembali dengan Kementrian Pembedayaan Aparatur Negara (Kemenpan), akhirnya ditemukan jalan agar menerima lulusan SMA dengan syarat sertifikasi khusus bagi anggota Sat Pol PP.

“Kalau untuk sopir atau pengemudi itu, untuk tahun ini Kemenpan mengatakan belum ada. Jadi ditolaklah  ajuan untuk pengemudi. Sedangkan Polhut, harus lulusan SMK Kehutanan. Karena kemungkinan besar peluang untuk SMK Kehutanan sangat kecil, maka dikordinasikan agar diterima dari Pol PP dengan syarat khusus. Dari pada kita tidak ada sama sekali dari formsi SMA,” terang Januarsah memberikan alasan.

Namun sebut Januarsyah, tidak menutup kemungkinan kedepan Pemkab Lawang akan tetap berusaha terus mengajukan formasi SMA. Karena jelasnya, kondisi di Kabupaten Empat Lawang memang masih sangat membutuhkan pegawai mengingat Empat Lawang, termasuk kabupaten baru.

“Kita lebih tahu kebutuhan pegawai dan berupaya memenuhi kepentingan Empat Lawang, terutama dalam penerimaan CPNS,” imbuhnya.

Diinformasikan sebelumnya,  masyarakat Empat Lawang meminta dilakukan pengkajian ulang adanya formasi penerimaan CPNS wajib bersertifikasi. Mereka keberatan formasi SMA hanya Sat Pol PP ini, perlu memiliki sertifikasi sebagai Sat Pol PP, artinya lowongan itu hanya mengkhususkan orang-orang tertentu namun tidak memperhatikan khalayak umum masyarakat.

Rizal (24), warga Kecamatan Tebing Tinggi, salah satunya. Lulusan SMA ini, pesimis bisa menjadi abdi negara mengingat penerimaan CPNS di Kabupaten Empat Lawang walaupun ada untuk lulusan SMA, namun harus memiliki sertifikasi.

Menurut Rizal, persyaratan sertifikasi itu adalah bentuk diskriminatif.  “Deskriminatif, ada kesan pengkotak-kotakan. Kenapa tidak dari dulu bilang seperti itu, sehingga tidak menjadi harapan kosong saja bagi masyarakat,” tukasnya.

TEKS          : SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *