Perilaku Korup Para Birokrat

priyanto

Oleh Periyanto, S.Pd, Praktisi Pendidikan OI

Jika kita membaca koran atau mendengarkan berita pasti ada saja berita tentang korupsi yang terjadi dalam birokrasi di negeri ini. Seakan-akan tidak ada pernah habisnya pemberitaan tentang perilaku korup para birokrat baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat pusat.

Jika ditelaah dari prespektif skala dan motif pelakunya, korupsi dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, korupsi skala kecil. Pelaku korupsi kategori ini adalah pegawai pemerintah tingkat rendahan yang merasa tidak mendapat kesejahteraan karena gaji yang terlalu kecil. Modusnya yaitu dengan mengambil/menjual aset-aset dan uang kantor. Kedua, yaitu korupsi dengan motif memperkaya diri. Pelakunya adalah pejabat tinggi yang mempunyai kewenangan dan kesempatan luas untuk menyelewengkan jabatannya. Hal ini biasa dilakukan di berbagai lembaga pemerintahan di pusat karena adanya sentralisasi kekuasaan.

Pelaku korupsi pada kategori pertama tampaknya tidak mendapat perhatian khusus dari media maupun aparat penegak hukum, mungkin dikarenakan tidak begitu besar jumlah yang dikorupsi (atau mungkin hampir semua orang pernah melakukannya, jadi sudah menjadi kebiasaan?). Pelaku korupsi kategori kedua yang sering menjadi sorotan publik karena biasanya orang yang melakukannya mempunyai posisi penting dalam struktur birokrasi.

Sejarah Korupsi Birokrasi

Menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer di dalam masyarakat kontemporer, birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga yang melambangkan era modern. Birokrasi bisa dikatakan alat pemerintah yang mengabdi dan mengurus masyarakat.

Konsep dan organisasi birokrasi modern muncul pertama kali di Eropa pada akhir abad ke-18, yakni pada masa Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Sedangkan di Indonesia birokrasi modern lahir dari warisan kolonial. Struktur birokrasi pada masa kolinial Belanda, terdiri dari dua yaitu yang berasal dari orang-orang Belanda yang disebut Binennlandsch Bestuur (BB) dan yang berasal dari orang-orang pribumi yang disebut Inlandsh Bestuur (IB). Ironisnya para birokrat BB sebagain besar berasal dari birokrat Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang bangkrut karena salah satu penyebabnya adalah korupsi.

Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat VOC antara lain perdagangan pribadi. Para pejabat VOC melakukan perdagangan kecil yang biasa disebut morshandel untuk kepentingan pribadi. Perdagangan pribadi itu menggunakan fasilitas dari VOC, seperti kapal, gudang, modal, koneksi. Hal ini yang menyebabkan banyak kapal VOC yang tenggelam karena banyak dimuati barang dagangan pribadi. Selain itu para pejabat ini banyak menerima suap dari pejabat Indonesia seperti bupati (pengumpul pajak) dan dari orang Cina yang memegang hak penjualan barang-barang VOC, seperti candu.

Tindakan korupsi pada masa kolonial marak terjadi ketika masa tanam paksa baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kolonial maupun pejabat pribumi. Contoh korupsi oleh pejabat kolonial yaitu mengenai ketentuan yang menentukan bahwa jika ada kelebihan dari jumlah pajak yang harus dibayar, maka akan dikembalikan kepada rakyat. Ketentuan ini terdengar baik, tetapi pada pada kenyataanya, rakyat tidak memperoleh keuntungan sama sekali karena para pegawai kolonial melakukan korupsi dengan cara menghitung kelebihan para petani dengan tidak sesuai.

Penyelewengan juga dilakukan oleh para penguasa pribumi seperti kepala desa. Dalam pembayaran pajak tanah dipungut semacam persekot dari rakyat untuk kepentingan pribadi. Kemudian rakyat masih dipungut pajak yang utuh. Ada pula penduduk desa yang dibebaskan dari wajib kerja dan tanam paksa dengan membayara kepada kepala desa. Selain itu untuk menambah keuntungan para kepala desa, dilakukan juga system ngijon, yaitu pemberian persekot untuk tanaman yang belum masak.

Korupsi juga terjadi setelah pemerintahan kolonial Belanda berakhir. Pada masa pemerintahan Presiden RI pertama Ir. Soekarno, menteri perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo pernah menerapkan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang bertujuan menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia. Ketika itu, para pengusaha Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah diberikan bantuan kredit untuk modal usaha. Tetapi program ini justru menumbuhkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapat tender adalah pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan politik yang dominan.

Akar Tradisi

Menurut analisis Theodore M. Smith, korupsi di Indonesia merupakan persoalan kultural, ekonomi sekaligus politik. Faktor yang menyebabkan maraknya praktik korupsi di Indonesia, antara lain faktor sejarah yang dipengaruhi oleh watak kaum kolonialisme, faktor kebudayaan sebagai implikasi negatif dari sistem feodalisme, faktor ekonomi karena rendahnya tingkat kesejahteraan pejabat, faktor struktur pemerintahan sentralitik dan faktor partai politik yang membutuhkan dana terutama menjelang pemilu

Praktek korupsi ternyata terkait erat dengan perjalanan dan proses sejarah yang dialami oleh masyarakat  Indonesia. Ekses negatif dari sistem feodalistik dan contoh negatif dari kaum kolonialis, ternyata sangat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat Indonesia yang cenderung bersikap permisif dan terbiasa dengan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Lubis bahwa akar tradisi memang dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Selain itu jabatan yang diperoleh penduduk pribumi dari kemerdekaan, membuat birokrasi negara baru ini tidak dijalankan sesuai dengan norma birokratik yang rasional-legal, tapi dipengaruhi nilai-nilai tradisonal yang memberikan tempat merajalelanya korupsi. Dari uraian di atas dapatkah kita simpulkan bahwa perilaku korup birokrasi di negeri ini merupakan warisan dari masa kolonial.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *