Diprediksi Butuh Rp 12 M Perkabupaten untuk Biaya Pemilukada

pemilu

PALEMBANG – Pada 2015 mendatang, ada tujuh kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, setiap kabupaten ternyata membutuhkan biaya cukup besar yakni mencapai Rp 12 miliar.

Namun angka itu menurut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, HM Daud, bisa bertambah jika pemilukada di tujuh kabupaten tersebut berlangsung dua putaran. Jika dua putaran otomatis, dana yang dibutuhkan akan membengkak.

“Diprediksi, setiap kabupaten yang menyelenggarakan pemilukada di 2015 mendatang setidaknya butuh Rp 12 miliar untuk satu putaran. Prakiraan anggaran itu, berdasarkan pelaksanaan pemilukada sebelumnya di kabupaten/kota di Sumsel,” kata Daud yang dibincangi, kemarin di ruang kerjanya.

Anggaran pesta demokrasi ini sebut Daud, sebelumnya harus disusun dulu sesuai dengan tahapan. Nantinya, anggaran itu diusulkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten masing-masing dan bisa dibantu dengan dana dari APBD Sumsel, jika kabupaten tersebut  tidak memiliki anggaran yang memadai.

“Biasanya anggaran itu, sudah diusulkan masuk dalam APBD kabupaten masing-masing. Sementara dana bantuan dari provinsi, kita belum tahu berapa besar tergantung sharingnya nanti,” jelasnya.

Sementara untuk kabupaten hasil pemekaran seperi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara), anggaran pemilukada kedua kabupaten itu masuk di APBD kabupaten induk. PALI adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Muaraenim, sementara Muratara pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Saat ini jelas Daud, KPU kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilukada tersebut sedang menyusun seluruh draft rangkaian tahapan pemilukada. “Pelaksanaan pemilukada sendiri, paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah di kabupaten itu,” bebernya.

“Kami akan mengundang KPU kabupaten, yang akan menyelenggarakan pemilukada pada 2015 untuk membahas tahapan penyelengaraan pemilukada,” sambungnya.

Daud menambahkan, jika estimasi kebutuhan dana sudah didapatkan maka dana tersebut akan dimanfaatkan untuk biaya sosialisasi, dan pengadaan logistik seperti surat suara, formulir, sampul, bilik dan kotak suara.  “Sosialisasi diprakirakan akan membutuhkan biaya tinggi, begitu juga dengan pengadaan logistik,” tukasnya.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *