Polres Pagaralam didesak Usut Proyek Amdal Sport Center

polisi

PAGARALAM – Terkait berbagai kasus dugaan korupsi, Kepolisian Resor (Polres) Kota Pagaralam didesak usut tuntas dugaan korupsi Penyusunan Amdal Sport Center senilai Rp 690 juta. Mengingat kegiatan dimaksud sejak tahun 2011 hingga 2014, legalitas produknya belum juga tereaisasi 100 persen, padahal kemajuan administrasi sudah mencapai 100 persen.

“Hebat, kemajuan pekerjaan penyusunan amdal masih dalam tahap sosialisasi dan pembahasan, tapi pembayarannya sudah mencapai 100 persen,” kata aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Putra Bangsa Mandiri (PMB) Kota Pagaralam, Serma (Purn) Yahadi, Jumat (15/8).

Kata Yahadi,   pelaksanaan penyusunan amdal sport center yang telah menyerap dana APBD Kota Pagaralam tahun 2011 lalu senilai 690 juta. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi sampai 100 persen. Sejauh ini pekerjaan masih tahap sosialisasi dan pembahasan, padahal kegiatan tersebut sudah memakan waktu hampir 3 tahun

“Bagaimana mungkin, jika pekerjaan belum mencapai 100 persen, tapi pembayaran sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.

Selain dugaan korupsi dana Penyusunan Amdal Sport Center lanjutnya, termasuk pula pembangunan Lapter Atung Bungsu Rp19,7 miliar dan termasuk pengadaan tanah.

“Kami percaya, pihak kepolisian dan kejaksaan  dapat mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi yang ada  demi terwujudnya pemerintahan yang bersih,” harapnya.

Sementara itu , Kapolres Kota Pagaralam AKBP Saut P Sinaga melalui Kasat Reskrim Iptu JK Nababan mengatakan,  sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Pagaralam. Adapun  pejabat eslon II yang diperiksa diantaranya, Kepala Dinas Disdikpora Drs H Safrani, Kepala DPPKA H Haryanto SE MM MBA, Kepala DKP H Saiful Amri SH, Kepala Disperindgkop Rahmad Madro SE dan Kepala Dishubkominfo Paber Napitupulu SSTP MSi.

“Sejauh ini memang ada beberapa pejabat teras di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, telah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi.  Pemeriksaan tersebut baru bersifat pendalaman dugaan korupsi, seperti  Penyusunan Amdal Sport Center Rp 690 juta dan dana sertifikasi. Kemudian pembangunan Lapter Atung Bungsu Rp19,7 miliar, dan termasuk pengadaan tanah,” bebernya.

Lanjutnya, memang ada beberapa laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di beberapa SKPD, dan semuanya tengah ditindaklanjuti. Namun, proses pemeriksaan sejauh ini masih dalam tahap pengembangan dan pengumpulan sejumlah data demi kelancaran proses penyidikan nantinya.

“Sejumlah laporan itu ada yang menjadi skalaprioritas untuk ditindaklanjuti hingga ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya seraya berkata saat ini baru ada satu kasus dugaan korupsi yang sudah masuk dalam tahap penyidikan yakni korupsi pengadaan baju petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Badan Kesbangpol senilai Rp. 300 juta.

Meski begitu, pihaknya secara estapet melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi berikut beberapa pejabat terkait lainnya.

“Saat ini kita tengah menunggu hasil audit dan kelengkapan hasil pemeriksaan sebelum menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara SH menuturkan, pengungkapan sejumlah kasus hendaknya dilakukan hingga tuntas termasuk dugaan korupsi yang dananya diatas satu miliar.

“Kami akan terus mengawasi kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengusut sejumlah kasus korupsi seperti Pembangunan Lapter Atung Bungsu, dan penyusunan Amdal Sport Center Disdikpora,” jelasnya.

Proses pengusutan ini kata Sastra, sebetulnya dilakukan untuk menyelamatkan uang negara. Termasuk pula soktrafi untuk pejabat  yang diduga kuat melakukan korupsi.

“Selain itu ada pula proyek disejumlah SKPD yang berdampak langsung dengan masyarakat banyak terjadi penyimpangan, seperti Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Dinas Peternakan dan Perikanan,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga melalui Kabid Pora sekaligus Ketua Panitia Lelang Sunarto SPd mengatakan, sebenarnya banyak pihak belum mengerti aturan yang diberlakukan tentang penyusunan amdal yang masa pelaksanaannya membutuhkan waktu selama 3 tahun.

“Meskipun masa pelaksanaan tidak melebihi 3 tahun, tapi anggaran penyusunan amdal sport center hanya satu tahun anggaran senilai 690 juta pada tahun 2011 lalu,” kata Sunarto.

Adanya hambatan dalam kegiatan itu lanjutya, sejak 2011 hingga 2012 komisi amdal di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Pagaralam belum terbentuk,  sehingga terpaksa mengajukan permohonan kepada komisi amdal BPLH  Kabupaten Lahat.

“2012, masa berlaku sertifikasi anggota komisi amdal BPLH Lahat pun habis dan mesti diperpanjang, sehingga butuh waktu lagi,” terangnya seraya berujar komisi amdal BPLH Kota Pagaralam baru terbentuk tahun 2013 akhir.

Kendati demikian, produk amdal sport center sudah jadi tinggal menunggu legalitasnya saja.

“Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 produk amdal sport center dapat dibahas kembali dengan syarat kegiatan tersebut tidak boleh dianggarkan kembali setelah tahun penganggaran.

“Pemerkarsa amdal sport center PT Buana, nilai kontrak 690 juta dan saat ini sudah masuk tahap kerangka acuan,” jelas Sunarto.

Meski begitu kata Sunarto, pihaknya  telah mendapat petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumsel Bidang Pora, Wahyu. Setelah mendapat petunjuk tersebut barulah Disdikpora Kota Pagaralam  mecairkan dana kegiatan tersebut hingga 100 persen, meskipun legalitas penyusunan amdal belum selesai.

“Masa pelaksanaan penyusunan amdal sport center dimulai sejak Desember 2011 hingga Desember 2014 baru berakhir. Sebelum 3 tahun pelaksanaan, penyusunan amdal bisa dilaksanakan dalam mencapai legalitas produk,” katanya.

 

TEKS   : ANTONI STEFEN

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *