Sekretaris KPU Sumsel Disomasi

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Pernyataan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, M Daud yang menyebut KPU Sumsel akan segera menyiapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU Lubuklinggau, berbuntut panjang.

Kuasa hukum lima Komisioner KPU Lubuklinggau, Gress Selly, melayangkan somasi kepada M Daud. Somasi itu dilayangkan karena Daud dinilai menyalahi wewenangnya. Menurut Gress, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Tugas Komisioner dan Tingkatannya, penggantian Komisioner KPU bukan kewenangan sekretaris.

“Dalam UU tersebut sudah jelas, sekretaris KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan PAW. PAW bisa dilakukan, jika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.  Keputusan terhadap klien saya belum bersifat tetap sebab, mengajukan banding,” kata Gress yang dihubungi, Senin (11/8).

Menurut Gress, karena kliennya mengajukan banding maka proses hukum belum bisa dilaksanakan.  Ia menyebut, saat ini memori banding atas nama kliennya sudah disampaikan ke PN Lubuklinggau.

Banding tersebut disampaikan karena putusan PN Lubuklinggau, banyak kejanggalan dan keanehan. “Fakta persidangan yang diajukan penuntut umum, adalah data manipulatif . Kami juga sedang menggugat Panwas dan Polres Lubuklinggau ke pengadilan, karena hukuman yang diberikan terhadap klien saya telah lewat waktu. Kemudian saksi ahli yang dihadirkan malah saksi ahli bidang kenotariatan dan ahli adminitrasi negara bukan saksi ahli bidang pidana Pemilu,” terang dia.

Terakhir Gress menegaskan jika Sekretaris KPU Sumsel tersebut harus berpedoman dengan etika dan aturan yang ada, jangan sembarangan memberikan stetmen jika bukan merupakan kewenangan dia.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan dan klarifikasi terhadap somasi yang kami layangkan tersebut. Jika sudah ada, maka tidak akan memperpanjang. Jika tidak ada klarifikasi, kami akan menemupuh jalur hukum,” ancamnya.

Sekretaris KPU Sumsel, M Daud ketika dikonfirmasi membenarkan adanya somasi itu. Somasi itu ditanggapinya dengan santai. Menurutnya, suatu yang wajar jika ia memberikan informasi ke masyarakat melalui media.

“Logikanya, kalau terkena kasus tidak mungkin jabatan komisioner dikosongkan. Pasti dicarikan penggantinya, tinggal bagaimana proses dan prosedur mencari penggantinya tersebut sesuai aturan yang ada,” terangnya.

“Kita ini kan lembaga, stetmen saya itu kan baru diperkirakan sehingga boleh saja. Nanti setelah ada putusan yang jelas, maka akan disampaikan nantinya oleh komisioner. Saya sekedar informasi, bukan membuat keputusan,” ujarnya

Sementara itu, dua Komisioner KPU Sumsel, Heni Susanti dan Ahmad Naafi enggan berkomentar terkait dengan somasi tersebut. “Kita menginginkan semuanya sesuai prosedur, soal penggantian Komisioner KPU Lubuklinggau belum ada, kita harus menghormati proses hukum dan aturan. Apakah nantinya, akan di PAW, kita belum tahu,” ucap Naafi.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *