Harga Bangku Rp170 ribu per Siswa

Ilustrasi | Bagus Park

Ilustrasi | Bagus Park

KAYUAGUNG – Dengan atas nama demi kepentingan pendidikan, pihak sekolah kembali melakukan pungutan terhadap siswa. Sementara program sekolah gratis yang selama ini dijadikan jargon setiap kali pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) nampaknya belum sepenuhnya berjalan optimal, terbukti masih ada sekolah nakal yang berupaya dengan berbagai alasan melakukan pungutan terhadap siswanya.

Sebut saja SDN 2 Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), telah melakukan pungutan Rp170 ribu per siswa. Pada saat penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah tersebut baru-baru ini, dalih yang digunakan untuk memuluskan pemungutan itu yakni untuk pembelian bangku kayu.

Terkuaknya informasi pungutan ini, sempat dikeluhkan oleh orang tua siswa, yang menilai pungutan itu terlalu besar.

“Semua siswa baru dipungut dengan besaran seperti itu,” kata salah seorang wali siswa yang namanya tidak mau disebutkan.

Kepala UPTD Lempuing, Ahmad Heriyadi, saat dikonfirmasi terkait pungutan yang dilakukan oleh sekolah yang dibawahinya, mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi tentang adanya pungutan itu.

“Kami belum dapat informasi tentang adanya pungutan itu, tapi kalau memang itu benar akan saya panggil kepala sekolanya,” kata Ahmad Hariyadi.

Sementara Wardoyo, salah seorang guru di sekolah tersebut, dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan adanya biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua siswa, namun dengan tegas dia membantah kalau itu bukanlah suatu bentuk pungutan.

“Saya keberatan kalau ini dibilang pungutan, ini merupakan inisiatif dari para orang tua siswa sendiri, jadi ini bukan pungutan,” kilahnya.

Dia menambahkan semua uang yang diberikan oleh para orang tua siswa itu telah diperuntukkan untuk pembelian kursi, karena sekolahnya selama ini sangat kekurangan kursi, sedangkan antusiasme orang tua yang ingin menyengolahkan anaknya di sekolah tersebut sangat tinggi.

Terpisah Syamsuddin, Kabid TK/SD, Dinas Pendidikan OKI,  mengatakan, mengacu PP nomor 28 tahun 2008 untuk pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah, melalui dana APBD, APBD ,dan juga masyarakat.

“Tapi untuk masyarakat atau orangtua siswa tentu ada prosedurnya yakni harus melalui musyawarah,” terangnya.

Syamsuddin menilai, pungutan yang dilakukan SDN 2 Dabuk Rejo, kurang tepat karena penggunaanya untuk pembelian kursi.

“Saya rasa kalau pungutan itu tujuannya untuk pembelian kursi kurang tepatlah” tandasnya.

 

TEKS   : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *