Berikan Statement di Media, Sekretaris KPU Sumsel Disomasi Kuasa Hukum KPUD Lubuk Linggau

kpu

PALEMBANG – Terkait pernyataan yang dilontarkan Sekretaris KPUD Sumsel, M Daud, mengenai kasus yang menimpa KPUD Kabupaten Lubuk Linggau, dinilai kuasa hukum KPUD Linggau menyalahi aturan.

Sebab, statemen yang dilontarkan terkait akan disiapkannya pengganti atau PAW terhadap kelima Komisioner KPUD Lubuk Linggau tersebut bukan merupakan wewenang sekretaris, sesuai UU No 15 tahun 2011 tentang tugas komisioner dan tingkatannya.

“UU No 15 tahun 2011 tentang tugas komisioner dan tingkatannya sudah jelas. Sekretaris tidak ada wewenang, terlebih terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki putusan tetap dan telah naik banding. Selain itu juga, putusan pengadilan dianggap cacat hukum karena putusan dibacakan lewat waktu yang telah ditentukan oleh pasal 263 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu,” ungkap kuasa hukum KPUD Lubuk Linggau, Gress Selly SH MH, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/8/2014) kemarin.

Dilanjutkan Gress, oleh karena belum adanya putusan tetap selama naik banding ini, maka tidak bisa menjatuhkan hukuman. Bahkan hari ini, kata Gress, memory banding akan disampaikan ke Pengadilan Lubuk Linggau karena dinilai banyak kejanggalan dan keanehan, terutama fakta persidangan yang diajukan penuntut umum itu adalah data manipulatif oleh Panwaslu Lubuk Linggau, dan termasuk Polres Linggau,

“Itu, tiga-tiganya sedang dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Lubuk Linggau. Bahkan sebelum KPUD Linggau dijatuhkan hukuman, atas tindakan mereka yang telah menjatuhkan hukum yang sudah lewat waktu. Kemudian mengenai saksi ahli yang dihadirkan, malah saksi ahli bidang kenotariatan dan ahli administrasi Negara, bukan saksi ahli bidang pidana pemilu,” terang dia.

Terakhir, Gress menegaskan, jika Sekretaris KPU Sumsel tersebut harus berpedoman dengan etika dan aturan yang ada, jangan sembarangan memberikan statement jika bukan merupakan kewenangan dia. Sampai sekarang hanya diberikan somasi agar melakukan klarifikasi ataupun tanggapan beliau. Jika sudah ada, maka tidak akan memperpanjang. Jika belum, dilakukannya pasti akan menempuh langkah hukum.

“Pengaduan akan dikaji terlebih dahulu atas efek tanggapan tersebut. Baru jika tidak ada etika, baik dari yang bersangkutan akan dilayangkan,” tandas Gress.

Sementara itu Sekretaris KPU Sumsel, M Daud, menanggapi somasi kuasa hukum KPUD Lubuk Linggau, menurutnya jika dia memberikan informasi kepada masyarakat melalui media, masih dalam tingkatan wajar.

“Logika saja, kalau terkena kasus tidak mungkin jabatan komisioner dikosongkan, pasti dicarikan penggantinya. Tinggal bagaimana proses dan prosedur mencari penggantinya tersebut sesuai aturan yang ada,” kata Daud.

“Karena kita ini kan lembaga dan statement saya itu kan baru diperkirakan, boleh saja. Nanti setelah ada putusan yang jelas maka akan disampaikan nantinya oleh komisioner. Saya sekedar memberikan informasi, bukan keputusan,” pungkas Daud.

Sedangkan dua Komisioner KPU Sumsel Bidang Sosialisasi dan Logistik, Ahmad Naafi dan Heni Susantih, ketika ditanya mengenai hal tersebut enggan angkat bicara dan menginginkan semuanya berjalan sesuai prosedur dan baik-baik saja.

“Linggau masih proses, kan mereka naik banding. Soal pengganti masih belum ada dan kita harus menghormati proses dan aturan yang ada serta berjalan saat ini. Apakah nantinya dilakukan PAW atau bagaimana, belum tahu,” ungkap Ahmad Naafi.

“Saya no coment kalau soal itu, silahkan hubungi bu Liza bidang teknis karena itu bukan kewenangan saya,” ujar Heni Susantih.

 

TEKS    : T MASRISYAH

EDITOR  : SARONO P SASMITO




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *