Pemprov Kejar Target WTP

Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Kantor Gubernur Sumatera Selatan | Dok KS

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, mengingkan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam pengelolaan keuangan daerah. Target ini, belum pernah tercapai.

Karenanya pemprov mengejar target tersebut,  dengan membentuk tim peningkatan kualitas laporan keuangan, yang dibuat melalui Keputusan Gubernur Sumsel. “Mereka bertugas menjalankan langkah apa saja, yang dilakukan untuk mencapai opini itu. Sehingga nanti laporan keuangan Sumsel, dapat sesuai yang diharapkan,” kata Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin yang dibincangi saat serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Jumat (8/8).

Tim ini terang Alex, bertugas meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah, meningkatkan SDM, mendeteksi dan mengevaluasi kelemahan yang terjadi, konsolidasi penyusunan laporan keuangan, peningkatan pengoperasian data aset, dan optimialisasi penyelesaian rekomendasi BPK.

Menurutnya, permasalahan yang kerap menjadi tembok dalam meraih WTP yakni masih kurangnya tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Didalam laporan keuangan itu masih belum sepenuhnya berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. “Kita harapkan tahun depan dapat WTP begitu juga seluruh kabupaten/kota lainnya,” ujar Alex.

Ia berjanji akan bekerja keras, untuk meraih opini itu. Untuk mencapainya juga perlu tanggung jawab dan perbaikan oleh SKPD dalam menindalanjuti rekomendasi BPK. Selain itu diperlukan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadapa UU, dan efektivitas pengendalian internal.

“Sumsel menggunakan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah untuk penatausahaan pengolahan keuangan daerah dengan terus menerus dilakukan penyempurnaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan APBD Provinsi Sumsel menjadi lebih akuntabel,” jelasnya.

Sementara itu, anggota V BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna mengatakan, Sumsel sudah memiliki modal untuk meningkatkan kualitas laporan yang ada. Hal itu lantaran di tubuh Pemprov Sumsel sudah terdapat pejabat kompeten yang ada.

“Ini Ini perlu dilaksanakan dengan akuntabel, ekonomis, efisuien, dan efektif yang perlu dilakuan dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sehingga perlua keahlian dan kedisilplinan profesi serta kecermatan yangt luar biasa agar keuangan dapat mencapai tujuan benegara,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, jika suatu daerah yang sudah mendapat WTP tak sepenuhnya menjamin akan mendapatkan WTP selanjutnya. “Jadi harus tetap dijaga hal tersebut. Karena ada sejumlah tantangan dan untuk Sumsel BPK juga siapkan personil untuk itu,” terang Agung.

Sementara itu, Kepala Kepala BPK RI Provinsi Sumsel yang baru I Gede Kastawa mengatakan, sejauh ini , pemimpin lama sudah menjalankan tugas dengan baik sebeleumnya. Oleh karena itu, ia akan melanjutkan dan menjaga hal tersebut. “Kita tingkatkan lagi kinerja sebagai lembaga pemerksa keuangan dan diharapkan seluruhnya mampun meraih opini WTP kedepan,” tukasnya.

TEKS         : IMAM MAHFUZ

EDITOR        : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *