Terkait Dugaan Pemalsuan Idenitas Kepegawaian, Gugatan PNS Pagaralam Dikabulkan MA

Ilustrasi

Ilustrasi | Dok KS

PAGARALAM – Setelah melalui berbagai proses panjang, akhirnya Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) mengabulkan gugatan 10 oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam, yang telah diberhentikan Pemerintah Kota terkait dugaan memalsukan identitas kepegawaian.

“Proses banding dengan tergugat Pemkot Pagaralam melalui Mahkamah Agung terhadap 10 PNS yang telah diberhentikan secara sepihak itu, diantaranya Yudi Haryanto, Samsidin, Irpansi, Pipin Oktarlin, Panharudin dan lainnya,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pagaralam Ranu Idra SH melalui Kasi Intel Syahril SH dan Kasi Pidsu Noly Wijay SH, kemarin.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Pagaralam menggugat sejumlah PNS yang diberhentikan itu atas dugaan pemalsuan data untuk menjadi pegawai, tetapi hasilnya ditolak MA.

“Kejari Kota Pagaralam belum menerima putusan tersebut, sehingga kita belum melakukan pemanggilan kembali terhadap sejumlah saksi yang ikut terlibat dalam kasus PNS ini,” ujarnya.

Kendati demikian lanjutnya, memang ada beberapa saksi yang akan kembali diperiksa mulai dari pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pejabat Pemkot Pagaralam hingga mantan wali kota.

“Pastinya, kita perlu mempelajari salinan putusan itu guna mengetahui poin mana saja yang ditolak MA. Sehingga proses pemeriksaan dapat diarahkan terhadap persoalan apa saja,” jelasnya.

Ia berkata, saat ini proses pengusutan terhadap penerimaan PNS yang diberhentikan itu meliputi kerugian negara, yakni dana yang telah dikeluarkan untuk membayar gaji, tunjangan dan termasuk sejumlah PNS tersebut telah melakukan peminjaman uang melalui Bank Sumsel Babel.

“Guna mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami Negara, tentunya harus diaudit. Termasuk memeriksa Pimpinan Cabang Bank Sumselbabel, mengingat PNS dimaksud ada yang sudah meminjam uang meskipun masih CPNS,” katanya seraya berkata bila sudah jelas berapa kerugian negara, akan mempermudah lajunya proses penyidikan berikut mengetahui siapa saja aktor intelektualnya yang terlibat dalam kasus penerimaan PNS illegal itu, termasuk mantan Wali Kota Pagaralam yang mengeluarkan SK pengangkatan PNS tersebut.

Terpisah, Irpansi, salah satu PNS yang diberhentikan mengatakan, sebelumnya gugatan dilakukan melalui PTUN Palembang atas tindakan pemecatan terhadap 10 PNS secara sepihak.

“Sebelumnya kami pernah menggugat melalui PTUN dengan Nomor 27/G/2012/PTUN Palembang pada 27 Agustus 2012 lalu. Dan putusan PTUN Palembang baru 10 Januari 2013 silam, memenangkan gugatan tersebut atas keputusan Pemerintah Kota Pagaralam, dalam hal ini wali kota yang telah melakukan pemecatan terhadap 10 PNS yang sudah memasuki masa kerja hampir tiga tahun,” kata Irpansi seraya berujar dalam esepsinya, tergugat Pemkot Pagaralam tidak dapat diterima atas pemecatan PNS yang dilakukan secara sepihak tanpa mengedepankan kaidah hukum yang berlaku.

Kendati demikian lanjutnya, Hakim PTUN Palembang, akhirnya mengambulkan gugatan PNS secara keseluruhan dan termasuk membatalkan surat keputusan (SK) Wali Kota Pagaralam, tentang pemberhentain tidak hormat CPNS/PNS dilingkungan Pemkot setempat.

“Kepada tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat berikut kedudukan para penggugat,” ujarnya.

Sementara itu Anisah SH, Kuasa Hukum PNS menambahkan, tindakan yang dilakukan pun sudah jelas melanggar Undang-Undang Kepegawaian Nomor 4 tahun 1974, tentang mekanisme pemberhentian PNS, yang hanya dilakukan melalui pemeriksaan Inspektorat Kota Pagaralam tanpa ada dasar hukum yang jelas.

“Ya, peraturan dimaksud menjelaskan mekanisme pemberhentian dapat dilaksanakan jika pegawai tersebut melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana di atas empat tahun. Sementara saat ini, belum memiliki kekuatan hukum dan tidak ada bukti pelanggaran berat, tetapi Walikota sudah mengeluarkan SK pemecatan secara sepihak,” bebernya.

Selain itu kata Anisah, tindakan pemberhentian sepihak itu merupakan tindakan melawan hukum melanggar UU PTUN Nomor 5 tahun 1986. Apalagi hal itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan azas umum pemerintahan yang baik.

“Sejauh ini kami masih menunggu respon dari Pemkot Pagaralam atas keputusan tersebut. Kemudian akan melakukan upaya hukum selanjutnya setelah memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung,” ujarnya.

 

TEKS       : ANTONI STEFEN
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *