Merekam Sidang Perdana MK

Gedung Mahkamah Konstitusi | Ist

Gedung Mahkamah Konstitusi | Ist

Sidang perdana sengketa Pilpres kemarin, diawali dengan mendengarkan keterangan pemohon (Prahara) yang mengelaim bahwa perolehan suara pasangan prahara 67.139,153, dan Jokowi-JK 66.435.124.

Dalam koreksi tim majelis,  pokok permohonan Prabowo-Hatta tidak disusun secara silogisme karena hanya mempunyai premis mayor dan kesimpulan, tetapi tidak mempunyai premis minor berupa kasus konkrit yang dihadapi misalnya: banyak dalil yang tidak disertai bukti dan penggunaan kata “pengkondisian” yang digunakan untuk menuding Komisi Pemilihan Umum memanipulasi suara. kata ini bersayap makna, jadi disarankan menggunakan kata dengan makna tunggal.

Hakim juga mempertanyakan pelanggaran rekapitulasi yang tidak dijabarkan secara detail dan konkret oleh Prabowo-Hatta, dan meminta gambaran yang lebih rinci mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya seperti biasa, sidang kemarin diikuti timses Prabowo yang intinya:  pihaknya merasa tersakiti dengan proses Pemilu Presiden 2014, dan menuding adanya praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Prabowo memberi contoh dirinya dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan TPS, padahal didukung hingga tujuh parpol, sedang pasangan lain (Jokowi-JK) memperoleh suara 100 persen. Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara, lalu meralat pernyataannya; bukan 100 tapi mereka bikin 99%. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis, katanya.

Padahal, semua juga tahu:  pasangan Jokowi-JK juga tidak mendapatkan satu suara pun di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seluruh suara pemilih di 17 TPS ini diberikan untuk pasangan Prabowo-Hatta.

Setelah KPU digugat, MK harus siap menerima  giliran untuk digugat!

Dalam banyak kesempatan sering kali kita membaca pernyataan seperti ini. “21 Agustus nanti MK akan menguatkan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-JK, dan pasangan no urut 1 (Prabowo-Hatta) dipastikan akan menggugat MK ke Mahkamah Internasional”. Sampai disini biasa saja, biarpun masyarakat tahu itu tidak mungkin. Kelanjutan pernyataan itu juga menyebutkan, “jika nanti Mahkamah Internasional pun memenangkan MK, maka Prabowo-Hatta pun akan menggugat Mahkamah Internasionak ke Mahkamah Tuhan”?

Itu benar-benar sebuah lelucon dari mereka yang menyebut dirinya pahlawan pembela kebenaran, entah itu benar-benar lelucon mereka atau memang karena kedangkalan pikiran mereka. Dalam banyak kesempatan, mereka sering kali mengesampingkan sebuah fakta, kalau Mahkamah Konstitusi (MK) juga bisa menganulir kemenangan Jokowi-JK. Bagaimana kelak kalau itu terjadi, apakah mereka akan berbuat seperti lelucon yang mereka buat.

Jika memang garis tangan Prabowo akan menjadi Presiden RI. Bagaimana pun caranya itu akan terjadi, sekalipun MK akan berbuat curang dan memenangkan gugatan itu. Oleh sebab itu tidak perlu sesumbar, sebelum ada keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi, pasangan no urut 2 tidak akan menduduki singgasana itu sebelum ada keputusan MK yang menguatkan keputusan KPU.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *