Nasib Komisioner KPU Mura Ditangan DKPP

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Dalam minggu ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memutuskan nasib lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas (Mura). Kelima komisioner KPU Mura itu, sebelumnya sudah di non aktifkan dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

“Kita masih menunggu putusan DKPP, terhadap lima komisioner KPU Mura. Kemungkinan dalam minggu ini, DKPP akan membuat keputusannya,” kata Ketua KPU Sumsel, Aspahani yang dibincangi usai rapat paripurna DPRD Sumsel, kemarin.

Menurutnya, putusan sidang DKPP bagi komisioner KPU Mura seharusnya dilakukan cepat. Namun karena ada pelaksanaanya Pemilu Presiden (Pilpres) maka putusannya, baru dilakukan setelah Pilpres. “Seharusnya diputuskan cepat, namun karena adanya pelaksanaan Pilpres, sehingga ditunda dan kita menunggu saja putusan akhirnya,”kata Aspahani.

Dia mengatakan, semakin cepat perkara tersebut diputuskan, semakin cepat pula, karena  tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mura dalam waktu dekat akan dimulai. “Apapun putusannya nanti kita akan jalani, dan kita tindaklanjuti. Jika diberhentikan kita akan lakukan lakukan pergantian jika diperlukan dilakukan seleksi ulang, karena 2015 sudah ada Pilkada,” terangnya.

Sebelumnya KPU Sumsel, pada Pilpres lalu telah menonaktifkan dan mengambil tugas komisioner KPU Mura. Kelima komisioner KPU Mura itu antara lain Supriadi, Efran Eriadi Syahril, Muhammad Hidayat, Dasril Ismail, Ach Zaein, diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Sementara untuk komisioner KPU Lubuklinggau terang Aspahani, pihaknya masih mencermati kasus yang menimpa jajaran dibawahnya tersebut, dan enggan menanggapinya terlalu dalam jika belum ada putusan final, apalagi kasus yang menimpa bukanlah pelanggaran kode etik melainkan pidana yang ditangani pihak kepolisian.

“Kita perlu mencermati pidana mereka itu adalah pidana pemilu, ini juga masih dalam penilaian majelis hakim, apakah sudah masuk kategroi kadaluwarsa atau memang itu masuk pidana umum itu belum jelas. Kita berharap nanti ada kejelasan, distop atau dilanjut kasus itu,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *