Catatan Kecil untuk Presiden Terpilih

Oleh:Rinaldi Syahril Jurnalis Palembang

Oleh Rinaldi Syahril

(Jurnalis di Palembang)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemenang pilpres. Pasangan Jokowi-JK memenangi pilpres 2014. Namun, di tengah gegap gempitanya para pendukung Jokowi-JK, ada tumukan pekerjaan rumah yang nantinya memerlukan perhatian serius oleh pasangan terpilih. Banyak hal yang kedepan menjadi bagian agenda penting yang sesegera mungkin dituntaskan oleh presiden terpikilih.

Sejumlah pengamat, jauh sebelum terjadinya pilpres 2014, menilai bangsa ini, sebagai negeri tanpa arah, dengan sistem demokrasi yang “bau-abu”. Hal ini terjadi, sebagai akibat dari rendahnya solidaritas nasional, yang tidak terwujud, karena tidak adanya kepemimpinan visioner yang sanggup merekatkan kembali ikatan-ikatan sempit yang mencuat dan menguat kembali. Hingga akhirnyam, usai melewati periode “tidur panjang” apa yang dipuji sebagai “kebangunan demokrasi” pada periode sebelumhya, di negeri ini seperti berjalan tanpa arah.

Benih demokrasi yang ingin disemaikan oleh kalangan aktifis pro demokrasi, setelah berpuluh tahun dihimpit rapat-rapat, kini malah dicemari oleh kepentingan jangka pendek yang menepikan segala prinsip. Peluang bagi demokrasi yang sehat telah dihegemoni oleh pemenuhan hasrat yang tak putus-putus akan kuasa, harta, dan hampa. Terbukti kasus korupsi melanda di sejumlah lembaga negara.

Kita belum memiliki hasil studi yang otentik dan memadai perihal relasi di antara “demokrasi baru” dan korupsi di sini. Namun kajian Olson di wilayah Eropa Timur pasca-komunis memberi cerminan reflektif yang pesimistis. Korupsi mekar tak ubahnya buah dari “kebangunan demokrasi”.

Demokrasi kita, sebelumnya yang diharapkan menjadi jalan bagi penguatan kembali kedaulatan rakyat, telah ditawan oleh mereka (para pemegang kebijakan negara) yang memanfaatkan kapital dan kemakmuran individu untuk membeli suara-rakyat miskin “dilarang” menjadi anggota parlemen. Pun demokrasi yang diharapkan mampu membebaskan rakyat dari kungkungan trauma sejarah kehilangan momentum perubahannya. Politik pembebasan, meminjam kata-kata filsuf Prancis, Alain Badiou, menjadi teramat lemah.

Juga ditandai oleh kehadiran politikus oportunistik yang begitu mudah berpindah-pindah partai-sebuah perilaku politik yang mencerminkan tidak adanya cita-cita perjuangan dalam berpolitik. Bagi mereka, partai politik adalah tunggangan, sedangkan rakyat hanyalah isu yang dijual menjelang hari pemungutan suara. Berpolitik sebagai jalan untuk memperjuangkan gagasan kini semakin langka. Partai mengalami kemiskinan ideologi-lantas, untuk apa berpartai bila tanpa ideologi? Ini fakta ironis yang kelak wajib diselesaikan oleh presiden baru.

Selain itu, kilas baliknya, kita juga sempat berada di dalam suatu kurun ketika gagasan menjadi sesuatu yang ganjil. Kita menapaki jalan, entah ke arah mana, yang menyimpang dari rintisan para pendiri bangsa. Kita disibukkan oleh isu-isu yang tidak strategis dan tidak menjangkau masa depan.  Kekuatan-kekuatan oligarkis terbukti lebih berpengalaman dalam mencuri peluang dan menciptakan beragam tragedi. Di tengah transisi dari rezim Orde Baru menuju konsolidasi demokrasi, melalui reformasi, kekuatan-kekuatan oligarkis menyelinap dan mengambil keuntungan dari situasi yang tidak pasti. Seperti dikatakan Winters (2012), kejatuhan Soeharto melahirkan efek ganda dengan konsekuensi saling bertentangan. Ketika transisi menuju demokrasi tengah diupayakan, saat itu pula berlangsung transisi oligarki sultanistik menuju oligarki penguasa kolektif yang tidak jinak dan tidak terkendali oleh hukum.

Rakyat madani, terlalu lemah untuk menangkap peluang kembalinya demokrasi, sementara para oligark bergerak lebih cepat untuk mendominasi demokrasi. Demokrasi elektoral bahkan memberi cara baru bagi oligark untuk mengupayakan kepentingan mereka. Lembaga-lembaga demokrasi justru menyediakan arena bagi maraknya kerja sama dan persaingan antar-oligarki.

Kekuatan oligarkis telah menguasai sebagian besar media, yang semula menjadi tumpuan harapan dalam ikhtiar memulihkan kedaulatan rakyat. Kekuatan oligarkis menghimpun tiga sumber daya yang luar biasa di dalam satu tangan: bisnis-ekonomi, media, dan politik.  Laku politik sepertinya telah dikendalikan oleh apa yang disebut Bertrand Russell sebagai “slogan-slogan hampa yang tidak mengandung kebenaran”.  Mencemaskan bahwa kita makin kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara adab.

Kekerasan seakan menjadi pilihan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat. Kita dibimbing oleh rasa curiga, takut, dan marah dalam mengatasi persoalan. Begitu mudah kita memagari diri ke dalam “kita” dan “mereka” seakan perbedaan tak terjembatani. Kekerasan menjadi banal, lumrah, jamak, bukan hanya di tingkat negara, massa, tapi juga individual dengan kualitas yang kian mencemaskan.  Ketidakmampuan mengambil prakarsa mendorong berbagai pihak bertindak atas kehendak sendiri. Wewenang besar yang telah diamanahkan terbukti tidak cukup punya arti di tangan kepemimpinan yang gamang. Kita berharap sejumlah deretan catatan kecil diatas, akan bisa teratasi secara perlahn oleh pasangan yang konon didukung 53,15 persen pendukungnya. Semoga!

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *