H Syahril Hanafiah : Tak Ada Istilah SKPD “Basah dan Kering”

Ilustrasi

Ilustrasip

EMPAT LAWANG – Wakil Bupati (Wabup) Empat Lawang, H Syahril Hanafiah meminta semua pejabat yang baru dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, tidak berpikir mencari keuntungan pribadi.

Menurutnya, jangan sampai ada istilah SKPD basah ataupun SKPD kering. “Tak ada istilah “basah atau kering”, semua SKPD itu sama. Laksanakan tugas diamanahkan dengan baik dan ikhlas,” tegas H Syahril saat melantik pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Empat Lawang, kemarin.

Diakui Syahril, sejauh ini masih banyak istilah lobi-lobi jabatan mencari SKPD memiliki banyak anggaran atau “basah”. Pada kenyataannya setelah diamanahkan, pejabat tersebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

Sementara itu, saat diposisikan jabatan di SKPD dinilai anggaran kecil atau “kering” sama saja, enggan-engganan menjalankan tugas.  Sebelum diberikan jabatan rasa ingin memang besar, begitu juga saat jabatan akan berakhir rasa takut akan lepas pun muncul.

Makanya terang Syahril, selama menjalankan tugas harus serius dan ikhlas, biar hasil evaluasi nanti memiliki prestasi. Sebagai kepala daerah, bupati dan wabup tegasnya, tidak membedakan SKPD, yang dinilai itu prestasi dan loyalitas. “Semua SKPD itu sama, asalkan bisa memanagemen dengan baik akan ada prestasi sendiri. Jabatan itu tugas bukan hak, kalau pangkat baru hak seorang PNS,” jelasnya.

Ditambahkan Syahril, kedepan evaluasi dilakukan tiap 3 hingga 6 bulan. Bisa saja hari ini dilantik, besok dilantik lagi ke jabatan lain. Yang jelas, mutasi adalah penyegaran dan roling jabatan demi mencari yang terbaik bagi percepatan pembangunan Kabupaten Empat Lawang.

Sementara itu, sumber koran ini menyebutkan ada sejumlah kepala SKPD merasa galau pasca pelantikan. Disinyalir karena posisi diamanahkan tidak sesuai harapan, atau malah dicopot dari jabatan sebelumnya dalam evaluasi. “Kayaknya pejabat masih kasak-kusuk, apalagi yang jabatannya dinilai tak sesuai atau turun,” cetus sumber koran ini menolak disebutkan identitasnya.

Kata dia, istilah SKPD “basah” atau kering memang kerap terdengar, seperti Dinas Pendidikan, Dinas PU CK dan BM, DPPKAD dan Bappeda, Dinas Kesehatan itu dinilai SKPD “basah”, sementara Dinas lainnya atau jabatan staf ahli dan assisten itu dinilai jabatan “kering” atau minim anggaran. Padahal namanya jabata itu sama, kan gaji dan tunjangan tidak dibedakan.

 

TEKS              : SAUKANI

ED ITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *