HTI Haramkan Pilpres

Suasana Konferensi Islam dan Peradaban yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), kemarin. Foto ; Bagus Kurniawan

Suasana Konferensi Islam dan Peradaban yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), kemarin. Foto ; Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menganggap Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah haram. Alasannya, Pilpres bukanlah wakalah sehingga hukumnya haram. Wakalah sendiri dalam hukum Islam adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, Heru Binanti menyebut, ada perbedaan antara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pilpres. Di Pileg terang Heru, bisa dikatagorikan sebagai wakalah. Karena, ada penyerahan mandat atau pendelegasian wewenang kepada wakil rakyat.

“Sementara Pilpres, bukanlah wakalah. Itu mengangkat pemimpin, agar mampu mengemban tugas. Jika di Pileg, ada orang yang mampu dan menyatakan siap untuk berdakwa dan menjalankan aturan Allah sebagai pedoman, maka akan kami pilih. Namun Pilpres, kami menganggap hukumnya adalah haram,” kata Heru saat peringatan Isra Miraj, yang merupakan bagian dari Konfrensi Islam dan Peradaban yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), kemarin.

Heru juga menilai kedua sosok pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yakni Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK),  tidak ada masuk dalam kategori pemimpin pilihan mereka.

Kedua pasangan tersebut sebutnya, memiliki kepentingan yang didorong oleh berbagai pihak dengan tidak mementingkan masyarakat, terlebih lagi dalam urusan Agama Islam. Ia menjelaskan, istilah haram dalam Pilpres tersebut bisa disebut juga sebagai golput.

“Tetapi kita tidak memaksakan pengurus maupun anggota HTI, untuk melakukan itu. Sebab HTI berbasis pembinaan, bukan organisasi atau partai politik (parpol) sehingga tidak ada tekanan kepada kader,” jelasnya.

“Kami tidak melihat sosok, yang mampu mengemban tugas dengan baik serta menjalankan hukum Allah, pada kedua Capres tersebut. Kenaikan saham dan sebagainya, adalah rekayasa pemilik kepentingan untuk membangun watak, agar masyarakat memilih capres yang mereka inginkan . Kejahatan koorporasi sekarang diturunkan menjadi korupsi,” tegasnya.

Walau pun begitu HTI sambung Heri, tetap berharap siapapun yang terpilih nantinya harus harus berani bersikap tegas terhadap orang-orang  yang memanfaatkan negara ini, untuk keuntungan. Mereka juga diharapkan betul-betul mementingkan kepentingan umat.

Hal senada disampaikan Ketua HTI Sumsel, Mahmud Jamhur. Menurutnya, dua pasangan capres-cawapres yang ada saat ini, tidak mementingkan kepentingan umat. Ia juga menyebut, saat ini tidak ada tokoh yang dianggap mampu dan bisa menjadi panutan umat, seperti Buya Hamka.

“Sistim yang dibangun saat ini, adalah sistim overtonis. Indonesia sekarang lebih dekat dengan negara koorporasi, negara yang dikuasai pemilik modal. Masyarakat harus jelih dalam menyalurkan suara dan harus mampu membedakan kebenaran yang benar-benar dari Allah,” tukasnya.

 

TEKS           : ARDHY FITRIANSYAH (MG)

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *