DKPP Sidangkan Ketua & Anggota KPU Banyuasin

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berencana menyidangkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Jumat (16/5) di Kantor Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel), sekitar pukul 09.00 WIB.

“Dijadwalkan DKPP akan menggelar sidang terhadap KPU Banyuasin, besok (hari ini) bertempat di Bawaslu Sumsel. Waktunya dimajukan, dari pukul pukul 16.00 WIB, menjadi pukul 09.00 WIB,” kata Komisoner KPU Sumsel, Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik dan Humas, Ahmad Naafi, yang ditemui usai menghadiri perayaan HUT Sumsel, ke-68 di DPRD Sumsel, Kamis (15/5).

Dijelaskan, untuk nama pemohon atas nama Hepri Yadi, Hendri Dunan, kuasa hukum dari A Hari Afriansyah. Sedangkan termohon Ketua (Dahri) dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin (Salinan, Agus Supriantono, Ida Royani, dan Maulidi).

Untuk pokok aduannya terkait hasil rekapitulasi perolehan suara untuk caleg DPRD Kabupaten Banyuasin, oleh termohon di KPU Banyuasin pada tanggal 23 April. Termohon diduga mengurangi suara pemohon di Kecamatan Rantau Bayur. Seharusnya berdasarkan DA1 PPK Rantau Bayur, berjumlah 2.217 suara, namun dalam DB1 sebanyak 1.335 suara sehingga suara pemohon berkurang sebanyak 882 suara.  “Kita yakin memenangkan perkara ini,” kata Naafi.

Terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sumsel, Suparman Roman, memastikan telah mengajukan ke gugatan perkara sengketa Pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu disampaikan, terkait hasil penetapan kursi partai politik dan calon legislator (caleg) terpilih DPRD Sumsel, yang dilakukan KPU Sumsel.  “Dua gugatan yaitu, adanya penggelembungan suara di Dapil VIII meliputi Kabupaten Mura dan Lubuk Linggau, serta di Dapil X di Kabupaten Banyuasin,” bebernya.

Ia yakin dalam gugatan di MK nanti, pihaknya akan memenangkannya. Karena kata Suparman, memiliki data akan penggelembungan tersebut, yang dinilainya terstruktur. “Dengan bukti yang ada, kami optimis bisa memenangkan gugatan,” ucapnya.

Demikian juga dilakukan DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumsel, yang juga mengajukan gugatan atas hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014 ke MK. Ketua DPW PBB Sumsel, Junial Komar mengatakan, gugatan sudah dilakukan setelah melihat hasil akhir penetapan rekapitulasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota oleh KPU.  “Kita sudah ajukan gugatan ke MK untuk lima dapil di empat daerah, sebelum waktu pengajuan berakhir,” katanya.

Menurut Junial, ke empat daerah tersebut berada ditingkat Kabupaten/kota, yaitu Musirawas, Lubuklinggau, Empatlawang dan Ogan Ilir. Diakuinya, pihaknya mengajukan gugatan karena menilai ada penggelembungan atau penyusutan suara PBB dan kecurangan dari parpol tertentu, yang berdampak kepada PBB.

“Ya, karena diduga terjadi penggelembungan suara, baik dengan mengambil suara orang lain atau nambahi suaranya sendiri, sehingga suara caleg PBB menurun rankingnya dalam proses pemilu ini,” terangnya.

Pengajuan perkara ke MK ini sendiri dilakukan oleh DPP PBB di Jakarta, karena MK hanya menerima pengaduan yang diajukan oleh DPP, tidak bisa dilakukan perorangan seperti pada pemilu sebelumnya. Dalam menghadapi sidang di MK, sendiri PBB menurut Junial sudah menyiapkan 20 pengacara untuk berperkara. “DPP PBB sudah menyiapkan tim pengacara sebanyak 20 orang, untuk menggugat hasil pemilu yang sudah dipublikasi dan diputuskan oleh KPU Pusat,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *