Diduga Ada Praktek Percaloan Di Balai KIR

PALEMBANG – Diduga ada praktek percaloan, dalam pengujian atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KIR, Dinas perhubungan (Dishub) Palembang.

Dugaan ini, tidak main-main karena disampaikan langsung oleh Wali Kota Palembang, Romi Herton.

Romi menyebut, Balai KIR ini mempunyai fungsi sebagai tempat pengujian kendaraan roda empat. “Sudah terindikasi ada percaloan di Balai KIR, tapi siapa calonya belum kami ketahui, karena ada kenaikan biaya KIR dari Rp 53 ribumenjadi Rp 60 ribu. Yah bervariasi, tergantung kendaraannya,” kata Romi yang dibincangi usai melakukan sidak di Balai KIR, di KM 6, Palembang, Rabu (5/3).

Adanya indikasi tersebut terang Romi, berdasarkan informasi yang didapat dari para sopir. Namun, para sopir itu enggan menyebutkan nama calo tersebut. “Kedepan, praktek percaloan pengurusan KIR akan ditekan. Jangan sampai ada calo di Balai KIR,” tegasnya.

Romi menyebutkan, Balai KIR merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi. Jadi, katanya optimalisasi retribusi harus dilakukan agar PAD meningkat. “Kalau banyak calo, berarti KIR itu bocor, artinya harus dikontrol terus, jangan sampai KIR ada praktek percaloan,”sebutnya.

Romi memastikan, apabila ada kedapatan pegawai Dishub yang melakukan praktek percaloan tersebut makan akan ditindak tegas, dengan cara di pidanakan. “Ada yang kedapatan, akan langsung dilaporkan ke polisi, tidak ada ampunnya, kita akan tindak tegas,” ucapnya.

Romi menambahkan, pelayanan Balai KIR juga harus ditingkatkan, jangan sampai menghambat karena suatu alasan yang tidak jelas. “Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan,  jangan timpang pilih, harus sama rata dan maksimal,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *