Bantuan Gubernur Untuk Kegiatan Desa

Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Bupati PALI Heri Amalindo saat menyerahkan bantuan gubernur kepada kepala desa se-kabupaten PALI.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Bupati PALI Heri Amalindo saat menyerahkan bantuan gubernur kepada kepala desa se-kabupaten PALI.

PALI – Beberapa waktu lalu, Gubernur Sumatera Selatan Ir H Alex Noerdin SH secara simbolis menyerahkan bantuan gubernur kepada seluruh kades se-kabupaten PALI. Masing-masing desa mendapat kucuran bantuan sebanyak Rp 100juta.

Bantuan diberikan gubernur untuk membantu percepatan pembangunan di desa. Bantuan ini tentunya bukan untuk kepala desa semata. Butuh perencanaan penyaluran yang matang agar tidak disalahgunakan.

“Bantuan keuangan dari gubernur ini untuk masyarakat bukan untuk digunakan kades sendirian apalagi disalahgunakan” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten PALI Drs Darmawi MSi melalui sekretaris BPMPD Drs Supawi Bakir MT.

Lanjut Supawi, bantuan sebesar Rp 100juta ini sudah ada pos-pos pengeluarannya. diantaranya Untuk kegiatan TP PKK sebesar Rp 8 juta, kegiatan Karang Taruna Desa Rp 7 juta,

Kegiatan Posyandu desa Rp 7 juta, Usaha Ekonomi Produktif Desa Rp 33,8 juta, Biaya operasional dan pelaporan Rp 2juta, Tambahan penghasilan kades Rp 10 juta, Tambahan penghasilan perangkat desa Rp 10 juta, Tambahan penghasilan BPD Desa Rp 10 juta, tambahan penghasilan LPMD Rp 5 juta dan tambahan penghasilan P3N Rp 7,2 juta.

Dari jumlah tersebut, lanjut Supawi, hanya tambahan penghasilan untuk kades saja yang bisa diambil oleh kepala desa. Sementara sisanya harus disalurkan sesuai peruntukannya. “Seperti tambahan penghasilan untuk perangkat desa, BPD, LPMD dan P3N harus diberikan kepada yang berhak. Tidak boleh ‘dimakan’ kades,” imbuhnya.

“Pun demikian dengan kegiatan Karang Taruna, PKK dan posyandu harus dalam bentuk program kegiatan. Apalagi usaha ekonomi produktif desa, harus dibuat sesuai dengan perencanaan yang matang. Harus dimusyawarahkan dengan masyarakat” ujar mantan Sekretaris Dewan Kesenian Muara Enim ini.

Karena itulah, sambung Supawi, dalam kehidupan masyarakat desa harus akur, rukun dan damai. Tanpa kerukunan, maka program-program yang diharapkan gubernur tidak bisa berjalan dengan baik. “Bagaimana mau menyusun program, kalau antar perangkat saja tidak akur. Makanya harus akur dulu,” tambahnya.

Supawi berharap, dalam menyusun program yang akan diusulkan nanti masing-masing desa dapat membuat usulan yang produktif dan memberi manfaat lebih bagi masyarakat. Ia mencontohkan, untuk program bantuan kegiatan PKK meskipun ketua PKK desa notabene istri kades haruslah dibuat program kegiatan yang nyata dan memberi manfaat lebih. “PKK nya harus betul-betul bergerak. Pun demikian karang tarunanya juga posyandu nya. Jangan sampai laporannya ada tapi kegiatannya nol” harap Supawi yang lama meniti karier sebagai pendidik ini.

Khusus untuk kegiatan ekonomi produktif, Supawi menyarankan agar desa-desa dapat menyusun program usaha yang membantu masyarakat banyak dan dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif ini dapat berkembang. Dan dapat membantu income desa.

“Untuk menyusun program ini semua, tentunya para pemuka desa dapat berembuk dan membuat keputusan berupa proposal program. Bisa diajukan, sehingga bisa dicairkan. Kalau pemuka desanya ribut, desa tentunya tidak bisa menyusun program. Otomatis dananya tidak bisa keluar. Karena itu, antar pemuka masyarakat harus duduk bersama dalam suasana damai” jelasnya.

Terkait penyaluran dana ini, menurut Supawi, bagi desa yang sudah menyusun program dapat mengajukan permintaan atau usulan pencairan. “Nanti setelah kita terima, akan kita ajukan ke propinsi melalui bupati untuk dicairkan ke rekening desa. Dan desa bisa memanfaatkannya”

 

Teks       : Indra Setia Haris

Editor    : Junaedi Abdillah

 

 

Rate this article!
author

Author: