Prabumulih Stop Penerimaan TKS PNS

Ilustrasi PNS

Ilustrasi PNS

PRABUMULIH – Wali Kota Prabumulih Rhido Yahya mengeluarkan surat edaran berisikan tidak akan menerima pegawai tenaga honorer di semua SKPD.

Pada surat edaran wali kota ini diketahui sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, semua pejabat, pembina kepegawaian, dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Kepada seluruh pimpinan SKPD/Unit Kerja agar tidak mengusulkan pengangkatan pegawai Tenaga non PNSD/Tenaga Honorer/TKS atau sejenisnya kecuali dengan persetujuan tertulis dari wali kota,” pinta Rhido Yahya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prabumulih Sobban Asmuni menyampaikan, surat edaran yang dikeluarkan wali kota Prabumulih ini tidak ia ketahui kapan masuknya. Makanya, Pemerintah Kota Prabumulih tetap mempertahankan tenaga honorer yang ada sekarang ini.

“Peraturan pemerintah untuk menyetop penerimaan tenaga honorer itu kan sudah ada aturannya. Kita tidak mau melanggar Peraturan Pemerintah itu, apalagi kita belum mengumumkan pegawai yang akan diterima melalui jalur K2,” terangnya.

 

TEKS       : IRSAN MATONDANG

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *