KPU Hanya Berikan Sanksi Teguran Kepada Calon Anggota DPD, Aidil Fitrisyah

Ketua YPLP-PT PGRI Sumsel, Drs. H. Aidil Fitrisyah, MM

Calon Anggota DPD , Drs. H. Aidil Fitrisyah, MM

PALEMBANG – Temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, adanya indikasi curi start kampanye, menggunakan fasilitas ibadah dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aidil Fitrisyah terkait dugaan kampanye terselubung di gedung Darul Jannah Kemuning, diperkuat oleh KPU Palembang.

Berdasarkan rapat pleno yang digelar KPU Palembang, Senin (24/2), KPU Palembang akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Aidil Fitrisyah. Ketua KPU Palembang, Abdul Karim Nasution mengatakan, sanksi tersebut diputuskan dalam rapat pleno KPU Palembang, kemarin.

Apa alasannya, Karim menolak menyebutkannya.  Karim juga menjelaskan, surat teguran itu akan disampaikan ke Aidil secepatnya.  “Secepatnya, surat teguran itu akan kita sampaikan,” tukasnya.

Sebelumnya seperti diberitakan Kabar Sumatera,  calon anggota DPD RI, Aidil Fitrisyah membantah kalau sudah melakukan curi start kampanye. Dibincangi di Gedung Guru, Jalan Gotong Royong Plaju, Palembang, Kamis (20/2) lalu, Aidil membantah kalau disebut mencuri start kampanye. “Sebagai anggota DPD, saat ada undangan dari masyarakat apakah saya mesti tidak hadir,” tanya Aidil,  kemarin.

Aidil mengakui memang ia sempat mengakui menghadiri pertemuan dengan guru di Palembang. Namun kehadirannya tersebut menurut Aidil, dengan kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.

“Saat itu, saya di undang oleh PGRI untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya diminta untuk memaparkan sejarah Rasullah SAW, yang disangkutan dengan kondisi kekiniaan,” jelas Aidil.

Ia menerangkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sekali pun menyebut soal pemilu. Ia balik menantang, silakkan membukti rekaman jika memang ada. Aidil meminta diperjelas, apa yang dimaksud dengan curi start kampanye. Kalau panwaslu konsisten sebutnya, curi start kampenye tersebut banyak dilakukan caleg-caleg dan calon anggota DPD lain.

Sebab pemasangan spanduk, baleho dan lainnya sebut dia, harusnya baru boleh dilakukan 11 Januari 2014, kenyataannya belum tanggal tersebut banyak yang sudah melakukannya. Terkait ketidak hadirnannya ke Panwaslu, terkait undangan untuk memberikan klarifikasi ? Aidil menyebut, pada saat bersamaan undangan tersebut disampaikan Panwaslu Palembang, ia sebut Aidil harus memimpin rapat-rapat di DPD.

“Kapasitas saya sebagai Ketua PURT DPD RI, saya harus memimpin rapat-rapat di DPD. Namun saat itu, saya sudah mengirim utusan ke Panwaslu. Saya akan datang ke Panwaslu, jika tidak ada agenda rapat yang harus saya pimpin,” ucapnya.

Aidil pun tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya orang yang bermain dan mempolitisir, persoalan tersebut. Baginya sebut Aidil, biarkan masyarakat yang akan menilai baik atau tidak dirinya.

“Jika memang ada yang mempolitisir, biarkanlah. Orang mau menjahatkan saya, tidak masalah. Bagi saya, saya hanya menjalankan amanat saja. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *