Kapolda : Kasus Edy dan Yulius Harus Jadi Pelajaran Pejabat

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Saud Usman Nasution

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Saud Usman Nasution

PALEMBANG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel, Inskpektur Jendral Polisi (Irjen Pol) Saud Nasution, menegaskan, seluruh pejabat teras di Sumsel bisa mengambil pelajaran terkait terkuaknya dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), yang menyeret mantan Wakil Gubernur Sumsel, Edy Yusud dan Bupati OKU, Yulius Nawawi.

Hal tersebut ditegaskannya, Jumat (21/2), kemarin saat menanggapi adanya penahanan Edy Yusuf dan Yulius Nawawi terkait dugaan korupsi dana bansos.

Kapolda menambahkan, pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut merupakan bentuk kerja nyata Polri dalam mengusut setiap jenis tindak kriminal, termasuk dugaan tipikor.

“Polda Sumsel berharap, seluruh pejabat teras di Sumsel bisa mengambil pelajaran. Ini bukti bahwa tidak ada istilah tebang pilih dalam suatu proses hukum, mengingat status Yulius yang saat ini masih sebagai Bupati OKU aktif,” jelas Saud.

Lanjut Saud,  jika yang terlibat suatu tindak kriminal adalah pejabat aktif, tidak ada penundaan jika yang bersangkutan memang sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi, kita himbau kepada masyarakat maupun pejabat aktif, tidak ada yang namanya perbedaan status dalam proses hukum. Jika memang sudah layak untuk dijadikan tersangka, tidak akan ada penundaan atau pencabutan status tersebut. Kasus terbaru ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama,” kata Irjen Saud.

Lanjutnya, untuk membongkar kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bantuan Sosial (Bansos), Kabupaten  OKU, pada tahun 2008, yang melibatkan mantan Bupati OKU dan Wakil Bupati, Polda Sumsel harus merogoh kocek hingga Rp 208 juta.

“Anggarannya senilai Rp 208 juta untuk tiap kasus tipikor. Ini harus dipertanggung jawabkan. Bentuk tanggung jawabnya, tentu saja, berhasil mengungkap suatu kasus tipikor beserta para pelakunya,” ucapnya.

Lanjut jenderal bintang dua ini, semua penyidik harus bekerjaa secara profesional dan tidak memilih siapa yang akan dibidik jika memang pejabat publik tersebut terlibat dalam suatu kasus. Jika memang sudah terlibat, maka kasus tersebut harus diselesaikan secara tuntas.

Dengan bekerja secara profesional, lanjut Saud, diharapkan para penyidik tipikor bisa melaksanakan tugas yang telah diembankan negara secara benar. Apalagi, anggaran cukup besar yang telah disiapkan secara baik, sehinggaa negara tidak akan dirugikan dengan kasus-kasus korupsi yang ada.

“Kedepan pastinya akan lebih baik lagi, memang seharusnya sebagai penyidik tidak tebang pilih dalam menangani suatu kasus terutama korupsi,” pungkas Saud.

 

Teks      : Oscar Ryzal

Editor    : Junaedi Abdillah

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *