Golkar Dukung Pileg dan Pilpres Serentak

golkar

PALEMBANG, KS-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan gugatan yang disampaikan Yusril Izha Mahendra agar pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), dilakukan berbarengan mendapat dukungan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Alex Noerdin.

Dibincangi di DPD Partai Golkar Sumsel, Rabu (29/1), Alex menyebut pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak di 2019 mendatang, dapat menghemat anggaran yang sangat besar. Selain itu, menghilangkan kejenuhan rakyat terhadap pelaksanaan Pemilu. “Memang harusnya begitu, masyarakat juga jenuh, karena dalam setahun itu bisa mengikuti beberapa Pemilu, mulai dari pilkada bupati, gubernur, Pileg dan Pilpres,” kata Alex.

Sementara itu, juru bicara Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang rencana untuk membiayai saksi yang ditempatkan partai politik (parpol) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pileg, 9 April mendatang.

Menurutnya, rencana pendanaan saksi parpol oleh pemerintah perlu dievaluasi, mengingat alokasi dana untuk saksi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih membutuhkan, seperti untuk korban bencana alam.

“Menurut saya pribadi, dana itu perlu dievaluasi, karena keberadaan saksi itu sudah menjadi tanggung jawab dan konsekuensi Parpol,” kata Anita ditemui usai pembukaan pembekalan calon legislatif (Caleg) DPR RI asal Sumsel dan DPRD Provinsi Sumsel di gedung DPD Partai Golkar Sumsel, kemarin.

“Artinya, anggaran itu bisa dialokasikan untuk alokasi lainnya, sepeti untuk korban bencana alam yang saat ini banyak terjadi,” tambah Anggota DPRD Sumsel ini.

Anita mengaku, belum mengetahui mekanisme penggunaan dana saksi tersebut, karena di Pemilu sebelumnya hal itu belum pernah dilakukan. Dikatakannya, Golkar Sumsel menerima apapun keputusan pemerintah terkait rencana untuk mendanai saksi Parpol yang saat ini menjadi pembahasan.

“Saksi Parpol dianggarkan di APBN bagi kami, itu tidak begitu diharapkan, kalau tidak disetujui, itu tidak mempengaruhi kami, karena dari ketua umum Partai Golkar sudah memutuskan, akan mendudukan satu saksi per TPS dengan biaya dari Pusat,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR        : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *