Butuh Puluhan Ribu Rumah

Kondisi-rumah-murah-di-Jalan-Yusuf-Singadikane-Kelurahan-Keramasan-Kecamatan-Kertapati-Palembang

Foto : Google Image

PALEMBANG, KS – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang memperkirakan kebutuhan rumah di Palembang mencapai 136.049 unit hingga tahun 2018.  Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di dinas tersebut, tiap tahun kebutuhan rumah di kota empek-empek ini bertambah sekitar 1,2 persen.

Karena itu, hingga 2018 pemerintah kota (pemkot) merencanakan membangun 136.049 rumah dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Lokasinya antara lain di Gandus, Sematang Borang, Kalidoni, dan daerah pinggiran Palembang yang bersifat kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba),” ujar Yulisnada, kemarin.

Pemerintah menyiapkan lahan seluas 2.268 hektare, untuk membangun ratusan ribu rumah itu. Konsep rumah yakni landed house dan rumah bertingkat (susun). Dengan konsep ini bisa menghemat lahan sekitar 51 persen.

Landed house sebanyak 24.489 unit atau 60 persen, dan rumah susun 16.320 unit atau sekitar 40 persen. Kemudian, dalam desain kebutuhan landed house untuk menegah ke atas sekitar 7.347 unit dan menegah kebawah 17.142 unit,” jelas Yulisnada.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, H Romi Herton yang dibincangi beberapa waktu lalu, menargetkan semua masyarakat di kota yang sempat menjadi ibu kota Kemaharajaan Sriwijaya itu harus memiliki rumah.

Ia menyebut, pemkot bekerjasama dengan Apersi, sudah membangun rumah murah layak huni di Jalan Prajurit Nang Yu dan Jaalan Jaya Laksana, Kelurahan 3-4 Ulu sebanyak 140 unit. Rumah type 36 ini, dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, listrik dan air bersih.

“Satu unitnya di jual ke masyarakat berpenghasilan rendah, antara Rp39 juta sampai Rp 54 juta.  Pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran, dengan milih membayar Rp10 ribu perhari, Rp60 ribu perminggu atau Rp300 ribu perbulan,” jelasnya.

Selain itu dibangun juga 2.599 unit rumah murah di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, SU II, Kertapati, Gandus, Kalidoni, Sematang Borang, dan Alang- Alang Lebar (AAL).  Ditahap selanjutnya akan dibangun rumah layak huni di kecamatan lain.   “Rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan katagori penghasilan antara Rp1 juta sampai Rp2,4 juta kebawah,” ungkapnya.

Dengan kondisi 100 ribu penduduk belum mempunyai rumah, sementara pemkot hanya mampu membangun 2.599 unit rumah murah setiap tahunnya, artinya butuh 38 tahun bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah, untuk bisa membeli rumah sendiri dengan harga murah.

Padahal dengan laju pertumbuhan penduduk pertahunnya 1,76 persen, artinya setiap tahun di Palembang bakal bertambah 164 ribu penduduk. Jika ada 24 persen saja jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah, seperti data Apersi maka setiap tahun setidaknya bakal bertambah 683 penduduk yang tidak memiliki rumah.

“Banyak pekerjaan rumah (PR), yang harus diselesaikan oleh pemimpin Palembang kedepan mulai dari penanganan kawasan kumuh, banjir, kemacetan, penambahan fasilitas publik, lapangan kerja sampai dengan perumahan,” kata pengamatan perkotaan Palembang, Tutur Lussetyowati.

Pemkot juga saran Tutur, harus pandai berhitung berapa besar kebutuhan perumahan bagi masyarakat Palembang, dan berapa lahan yang tersedia. Sehingga kedepannya, jangan sampai justru jadi persoalan sosial.

Teks     : Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *