Tradisi Korupsi Di “Negeri Lunglai”

foto-Utama---Anies-Baswedan-ok

Anies Baswedan

PALEMBANG, KS – Jauh sebelum kasus korupsi menjadi isu terkini, Bung Hatta – salah satu proklamator negeri ini pernah menyatakan, korupsi di negeri ini sudah menjadi budaya. Kalimat itu muncul di era 60-an. Tetapi faktanya, ujaran Bung Hatta itu masih sangat relevan dengan kondisi bangsa ini di era sekarang.

Jika kemudian saat ini banyak kasus korupsi yang terungkap, disebut oleh Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, menjadi satu hal yang maju. Sebab, sebelumnya kasus korupsi tidak diproses dan saat ini ditangkap. “Korupsi dari dulu ada dan bedanya sekarang diproses dan ditangkap. Jadi ini sudah satu kemajuan,” kata Anies dalam sebuah kesempatan, pekan silam.

Oleh sebab itu, menurut Anies, persoalan korupsi harus menjadi perhatian serius yang wajib segera diselesaikan, sejak dari tingkat yang paling bawah sampai di tingkat paling atas sekalipun. “Melihat kondisi seperti sekarang, saatnya sekumpulan orang baik tidak bisa diam dan berpangku tangan. Mari kita turun tangan bersama untuk membenahi negeri. Orang baik juga wajib ikut melakukan perbaikan negeri. Sebab korupsi yang sekarang ini terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik lebih banyak memilih diam,” ujarnya.

Oleh sebab itu, salah satu Peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat ini berjanji, jika terpilih sebagai capres dan menjadi presiden, tidak akan bersikap netral terhadap korupsi. “Presiden mendatang harus bersikap tegas memerangi korupsi dan akan melakukan intervensi. Selama ini penegakan hukum berjalan sendirian tanpa ada dukungan yang tegas dari pimpinan nasional, pemberantasan korupsi tidak akan tuntas,” kata Anies.

Intervensi yang dimaksud Anies bukan untuk mengintervensi kasus per kasus, akan tetapi menekankan secara langsung kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa untuk urusan korupsi, mendapatkan dukungan penuh dari presiden tanpa syarat.

Intervensi konkrit yang bisa dilakukan misalnya dengan meminta jaksa menuntut seberat-beratnya pelaku koruptor dan jangan sedikit pun melunak. Pemiskinan terhadap koruptor juga bisa didorong karena menuturnya pada dasarnya koruptor sangat takut jatuh miskin.  “Kalau kasus per kasus, sebagai kepala negara tentu tidak bisa intervensi. Tapi yang jelas saya tidak akan biarkan itu berjalan sendirian,” tandas Anies.

Saat melakukan Orasi di Masjid Kiai Merogan Palembang pekan silam, Anies beberaoa kali menyebut persoalan, korupsi dinilai Anies sebagai masalah yang luar biasa besar bagi Indonesia yang sudah demikian merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi makin mewabah. Bukan hanya karena orang berperilaku jahat berjumlah banyak, namun juga karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan.

Atas dasar itulah, Anies memutuskan untuk ‘turun tangan’ dan memilih bertanggung jawab atas arah perjalanan bangsa. “Kita sudah saksikan dari dekat dan bila persoalan korupsi didiamkan, dan permisif, saya rasa Republik ini bisa jadi sejarah. Mungkinkah terjadi perubahan jika tidak ada yang mau turun tangan langsung? Saya terpanggil untuk turun tangan, tidak hanya urun angan. Karena itu saya pilih turun tangan ikuti konvensi,” kata Anies.

Pandangan untuk turun tangan, ditekankannya bukan semata soal Anies, melainkan soal Indonesia. Lewat undangan konvensi Partai Demokrat, menurutnya, perubahan bisa diupayakan. Dia juga mengajak kepada seluruh warga negara agar tidak hanya diam karena sikap tersebut akan membuat penyelewengan di Indonesia terus membesar. “Saya pilih untuk terlibat, tidak mendiamkan. Minimal jika suatu saat ditanya oleh Tuhan, dulu waktu bicara Indonesia, lalu didepan anda diberikan tawaran yang anda bisa berbuat, saya bisa katakan, saya pilih untuk berbuat. Saya mungkin kalah, mungkin menang, tapi yang pasti saya tidak diam,” ujar Anies.

Sementara itu, salah satu praktisi Budaya di Palembang, DR Terch Rasyid, M.Si, kepada Kabar Sumatera (KS), mengatakan, praktik korupsi diakui atau tidak hingga kini sudah sudah demikian dalam meracuni sebagian masyarakat. Faktanya, dari tahun ke tahun praktik sogok atau suap selalu saja mewarnai iklim birokrasi di negeri ini. Baik di kalangan pejabat tingkat rendah maupun tinggi. “Jumlahnya bukan menurun, tapi justru makin merebak dimana-mana. Parahnya, seiring dengan sejumlah kasus korupsi yang terungkap, penegakan hukum di negeri ini juga lemah lunglai, tak punya taji. Akibatnya masyarakat menjadi ragu dengan sistem hukum di negara ini,” ujar Tarech yang juga Koordinator Sekolah Demokrasi (Yayasan Puspa Indoensia – Komunitas Indonesia untuk Demokrasi).

Lebih lanjut Tarech mengatakan, terbongkranya kasus Akil Mochtar di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu, menjadi fakta betapa para penegak hukum di Indonesia begitu mudah disuap. Menurutnya, kenyataan buruk itu menjadikan kepercayaan publik terhadap para penegak hukum menjadi runtuh. “Kredibilitas para penegak hukum dan juga lembaga publik lainnya, semakin hari semakin rendah di mata masyarakat. Bahkan banyak produk-produk bangsa ini lahir dari para penyuap, jadi memang bangsa ini sudah menjadi negeri para penyuap, ini yang saya kira perlu dibasmi dan diperbaiki melalui aksi bersama, jangan hanya diam,” ujarnya.**

 

TEKS : AHMAD MAULANA

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *