Banyak Kotak Amal Ilegal Beredar

kotak-amal

PALEMBANG, KS – Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel mensinyalir, banyak sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat melalui kotak amal, banyak ilegal. Menurut Kepala Dinsos Sumsel, Apriyadi melalui Kepala Seksi (Kasi) PSDS dan Jamsos,  Mauluddin Fauzi beberapa waktu lalu menyebut ada ribuan kotak amal yang disita oleh mereka.

“Jumlah kotak amal yang sudah disita mencapai lebih 3000. Terbanyak atas nama Yayasan Mustika dan Kasih Ibu. Tapi waktu itu, orangnya hanya dikasih peringatan,” kata Mauluddin, di ruang kerjanya, kemarin.

Dari kotak amal yang disebarkan ini, pelakunya rata-rata perbulan bisa menghimpun dana dari masyarakat mencapai Rp20 juta. “Uangnya kita serahkan ke Badan Amil Zakat (BAZ), kita juga sudah bekerjasama dengan Korwas Polda Sumsel untuk melacak yayasan resmi yang namanya, disalahgunakan tersebut,” jelas Mauluddin.

Sebenarnya menghimpun dana dari masyarakat baik melalui kotak amal atau cara lain menurutnya, harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sebelum izin dikeluarkan, yayasan atau kelompok tertentu yang hendak menghimpun dana masyarakat itu, harus melapor dan mengajukan proposal ke Dinsos.

Pelaporan ini, berdasarkan wilayah yakni kabupaten dan kota dimana penghimpunan dana dari masyarakat itu dilakukan. “Tetapi jika penyebarannya di wilayah beberapa kabupaten dan kota, izinnya harus dari provinsi. Jika itu dilakukan di beberapa provinsi, izinnya dari Kementrian Sosial,” bebernya.

Sayangnya aturan ini, tidak pernah dijalani. Bukan hanya yayasan atau panti asuhan yang langsung menyebarkan kotak amal, walau belum ada izin. Kalangan kampus seperti mahasiswa, juga sering melanggarnya dengan cara langsung meminta sumbangan ke masyarakat tanpa melapor terlebih dahulu.

“Harusnya mereka melapor, kemudian izin dikeluarkan. Setelah itu baru mereka boleh menarik sumbangan ke masyarakat, hasilnya juga dilaporkan. Namun selama ini, tidak ada yang melapor,”keluhnya.

Sayangnya kata Mauluddin, Dinsos tidak bisa menindak pelanggaran itu. Alasannya, aturan yang lama terlalu longgar. Selain itu mereka hanya dua kali dalam satu tahun, melakukan pemeriksaan sehingga tidak maksimal.

“Aturan yang dipakai itu sudah lama, tidak relevan lagi. Sedangkan sidak hanya dibolehkan dua kali dalam setahun. Artinya membiarkan pihak yang tidak bertanggung jawab itu bebas mencari uang,” tukasnya.

Teks     : ALAM TRIE PUTRA

Editor   : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *