Ulama VS Politik

foto-gagasan---Purmansyah-Ariadi,-S.Ag.,-M.HumPurmansyah Ariadi, M.Hum

(Mahasiswa S.3 Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang)

Ulama menempati kedudukan yang tinggi di mata umat. Namun, kedududukan yang tinggi ini pula yang menyebabkan ulama menjadi rebutan berbagai kepentingan, termasuk partai politik. Ketika ulama tergoda dalam urusan politik, mereka tidak lagi dapat dikatakan sebagai makelar budaya. Tetapi berubah menjadi makelar politik (political brokers).

Pergeseran peran ulama dari makelar budaya menjadi makelar politik, sudah lama terjadi. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaaan, kiai atau ulama yang memimpin pesantren bergabung membentuk partai politik bernama Masyumi. Masyumi adalah partai Islam yang sangat berpengaruh di masanya. Jajaran pengurusnya berasal dari kalangan Islam tradisional dan Islam modernis. Pada tahun 1950-an, Masyumi menjadi salah satu dari empat partai terbesar di tingkat nasional. Namun karena pengurus Masyumi didominasi Islam modernis, akhirnya kalangan ulama tersingkir dalam partai ini.

Sebagimana kita ketahui, peran ulama idealnya menjadi sosok pencerah bagi umat manusia. Sesuai dengan kedudukannya, ulama disebut dalam hadits sebagai pewaris para nabi (waratsatul anbiya’). Ulama (tokoh agama) memiliki peran penting di tengah masyarakat, karena keluhuran akhlaknya. Ulama juga dianggap sebagai benteng moralitas, karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan ulama kepada masyarakat, membuat ulama selama ini terpelihara dengan baik. Karena kejujuran, keikhlasan, dan kenetralan ulama di masyarakat.

Namun, ditengah kejujuran, keikhlasan dan keberpihakannya ulama dengan masyarakat, ulama juga dekat dengan pejabat. Sekarangpun ulama tidak hanya dekat dengan pejabat, tapi justru masuk dalam ranah sistem tersebut. Sebab, ada statemen mengatakan bahwa, apabila ulama masuk di dalam kancah politik, maka ulama itu sendiri dianggap tidak konsisten lagi di dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman pada masyarakat.

Faktanya, ulama di Indonesia ada banyak ragam “aliran” dan orientasi. Sebagian ulama ada berniat menjadikan politik sebagai jalur ibadah dan pengabdian kepada umat. Tetapi di sisi lain, ada sejumlah ulama yang menempatkan ke-ulamannya sebagai gerakan politik untuk kekuasaaan. Dan bukan rahasia umum lagi saat ini, bila ada beberapa ulama yang ingin merubah sistem yang bertentangan dengan norma, malah masuk dalam sistem tersebut. Hingga akhirnya, niat ingin merubah, malah ulama itu sendiri yang berubah haluan.

Sangat berbeda ketika sosok Muhamad Natsir, Kasman Singodimedjo, serta Buya Hamka, betul-betul menjadikan politik sebagai jalur untuk mewujudkan aspirasi umat dan menentang segala bentuk penindasan dan kediktatoran. Tentu saja, Buya Hamka harus dicatat sebagai ulama’ yang konsisten dengan perjuangannya, dengan bersedia mengundurkan diri dari MUI ketika berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, ada beberapa ulama yang menjadi bupati. Kita pernah punya ulama menjadi presiden yang baik prestasinya dalam beberapa hal, tetapi tidak mampu menjaga koalisi multipartai. Sehingga akhirnya, harus berhenti di tengah jalan.

Posisi ulama, kadangkala serba salah. Saat dekat dengan pemerintahan, dianggap sebagai “ulama pemerintah”. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa, ulama tersebut ingin mendapatkan keuntungan dari status keulamannya. Ditambah lagi, oleh pernyataan-pernyataan mereka yang “seolah olah” melegitimasi kebijaksanaan pemerintah.

Sosok negarawan sekelas Hidayat Nurwahid, pernah membantah sinyalemen tersebut. “Tidak selamanya benar, jika ulama dikatakan tidak pantas di dalam dunia politik. Argumen beliau adalah saat zaman keemasan Islam pun, para ulama banyak yang terjun di dunia politik. Hasilnya, sungguh menakjubkan. Peradaban keemasan Islam, berkembang hingga sampai dirasakan saat ini. Tentunya ulama yang wara (jujur). Menurut beliau, masyarakat Indonesia masih kurang di dalam memahami dunia perpolitikan. Seakan-akan politik itu kotor, Nabi Muhammad sendiri pun berpolitik.

Ulama yang terjun ke dunia politik, menunjukkan bahwa dia peduli dengan negara Indonesia. Ulama ingin membenahi dunia perpolitikan yang sudah sangat sarat dengan kepentingan sesaat, dan sudah tidak mengindahkan prinsip moralitas dan idealisme. dan memang seperti inilah tugas para ulama, tidak hanya mengajarkan agama dan sholat tapi juga membenahi kehidupan masyarakat. Terutama didunia kancah perpolitikan. Disinilah dasarnya, jika para pejabat negara baik, maka kehidupan masyarakat pun akan otomatis baik. Tapi jika para ulama hanya membenahi kehidupan masyarakat sekitarnya tanpa membenahi kehidupan politik, lama kelamaan kehidupan masyarakat akan semakin buruk seiring buruknya pemerintahan.**




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *