Sumsel Rawan Konflik Lahan

Ilst. Sengketa-Tanah

Ilst. Sengketa-Tanah

PALEMBANG, KS-Bak api dalam sekam, begitulah mungkin kata yang tepat menggambarkan kondisi Sumatera Selatan (Sumsel). Tenang dipermukaan, namun menyimpan bara konflik yang tinggi. Ini dikarenakan banyaknya kasus konflik lahan yang belum terselesaikan di Bumi Sriwijaya ini. Kondisi ini, ternyata membuat Sumsel digolongkan sebagai provinsi rawan konflik.

Ketua Bidang Pemantau dan Penyidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM),  Natalius Pigai mengatakan Sumsel, merupakan salah satu daerah yang sering muncul konflik dan berkaitan dengan HAM. Konflik ini didominasi, oleh kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

“Kami mendapatkan ribuan surat pengaduan dari masyarakat, terkait masalah HAM yang mereka hadapi. Hal tersebut dikarenakan masalah yang mereka hadapi tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, pemerintah daerah dan pemeritah pusat. Dari kejadian ini, membuktikan masih tingginya angka konflik yang berkaitan dengan HAM di Sumsel ini,” jelas Natalius, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, di Indonesia ada bebarapa provinsi yang potensi konfliknya tinggi selain Sumsel yakni Sulawesi Selatan, Papua, Jakarta, Lampung dan Medan. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membuat grand design penanganan dan penyelesaian konflik tersebut.

”Masalah HAM di Sumsel, ada 6 kasus berdasarkan data yang ada di Komnas HAM. Mulai dari sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan di Desa Tanjung Aur Lahat,  sengketa lahan masyarakat dengan PT Madusari Lampung Indah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, penyerobotan tanah oleh PT Andira Agro di Banyuasin, pengaduan PT Pinayaka Abadi tentang lingkungan hidup oleh Walhi Palembang, masalah sengketa lahan di Kabupaten OKI yakni di Rangkui Jaya, Minang Jaya dan Kedaton di Kayuangung. Terakhir adalah masalah sengketa lahan PT Musi Hutan Persada dengan masyarakat di Kabupaten Muara Enim,” bebernya.

Konflik lahan di Sumsel ini sebutnya, terdapat aktor yang terlibat. Karenanya Komnas HAM meminta agar ada korelasi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah. Jika perusahaan dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dengan baik kepada masyarakat, itu dapat meminimalisir konflik.

Kedepan, penanganan masalah HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah saling membunuh. Namun juga mencakup ekonomi, sosial juga budaya. “Kami akan melakukan pemantuan dengan struktur anggaran yang digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nanti kita potret peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia sampai sejauh mana, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya.

Sementara itu,  anggota DPR RI, Ahmad Yani menyebut, penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. “Kearifan lokal, perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan di Sumsel. Selain itu, harus diselesaikan secara komprehensif dengan menindak tegas siapapun yang bermain mata dengan pihak berkepentingan,” sebut politisi PPP ini beberapa waktu lalu.

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com