Baru Miliki 18 Persen RTH

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mensyaratkan masing-masing daerah di Indonesia harus memiliki 30 persen ruang terbuka hijau (RTH), dari total luas wilayah.

Namun di Palembang, luas RTH tersebut belum mencukupi seperti yang di syaratkan.  Wali Kota Palembang, Romi Herton mengakui itu. Karenanya menurut Romi, pengembang perumahan dihimbau, untuk menyediakan 30 persen RTH dari luas lahan yang mereka kembangkan.  “Keberadaan RTH ini, telah diatur oleh UU. Jumlah RTH, harus 30 persen dari luas kota, “ ungkap Romi, kemarin.

Romi menjelaskan, ada tiga fungsi utama dari RTH yakni sebagai kawasan ekologis, sosial ekonomi dan evakuasi.

“Fungsi ekologis RTH misalnya dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yakni sosial ekonomi berguna untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan keasrian kota,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan pembangunan perumahan di metropolis semakin tinggi. Apalagi Kota Palembang bakal menjadi salah satu kota pariwisata di Indonesia. Otomatis pembangunan akan semakin banyak, mulai dari perumahan, hotel dan lain sebagainya.

“Sekarang ini cukup banyak pembangunan perumahan di Palembang, oleh karena itu untuk tetap menjaga ekosistem dan penghijauan kota. Pengembang wajib sediakan RTH,”ujarnya.

Sambung Romi, akan ada sanksi tegas jika para pengembang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Ketika akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengembang harus menyediakan RTH 30 persen, dari luas lahan yang akan di bangun. “Dalam proses pembangunannya, harus terus diikuti atau di berikan pengawasan secara intensif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Palembang, Harrey Hadi mengatakan, berdasarkan data pihaknya, Palembang saat ini baru memiliki 18 persen RTH. ” Idealnya miliki 30 persen RTH, sekarang baru 18 persen, jadi kurang sekitar 12 persen lagi, oleh karena itu, kami terus menggalakkan untuk penanaman pohon,”ujarnya.

Namun menurut Walhi Sumsel, luas RTH di Palembang hanya 1.200 hektar dari luas Kota Palembang sebesar  40 ribu hektar. Artinya, menurut Direktur  Eksekutif Walhi Sumsel, Anwar Sadat, luas RTH di Palembang hanya tiga persen saja.

Jumlah itu, jauh dari amanah UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan daerah memiliki RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. Tidak hanya RTH yang minim, menurut Sadat, jumlah rawa-rawa di Palembang juga terus berkurang.  “Dari 22 ribu hektar lahan rawa-rawa, kini tinggal 6 ribu hektar yang tersisa,” imbuhnya.

Sejumlah alih fungsi kawasan dengan alasan pembangunan, telah memperkecil luasan RTH. Beberapa titik kawasan di Kota Palembang yang tadinya masuk kategori RTH sudah beralih fungsi. Misalnya Taman Ria yang menjadi Palembang Squere (PS) dan Hotel Aryaduta atau GOR Sriwijaya yang menjadi kompleks Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Sadat tidak menapik, ada usaha dari pemkot untuk menambah RTH dengan cara membangun taman-taman baru. Namun itu menurutnya, tidak sebanding dengan luas RTH yang hilang akibat alih fungsi menjadi kawasan bisnis atau perumahan dan perkantoran.

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *