Tuntutan THR Berakhir Deadlock

HL--THR

BANYUASIN|KS-Perjuangan 60 pekerja untuk menuntut haknya yakni mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR),  Idulfitri beberapa lalu nampaknya belum membuahkan hasil. Pasalnya, sidang mediasi sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dengan PT Trans Pasifik Indonesia, yang dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran Kabupaten Banyuasin, pun berakhir deadlock (buntu –red), Kamis (31/10)

Pihak perusahaan bersikeras tidak akan memberikan kewajiban membayar THR dengan alasan pekerja tak memenuhi jumlah hari kerja.

Sementara, 60 pekerja yang berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) tersebut beralasan bahwa tidak penuhnya 60 hari kerja (selama 3 bulan -red) bukan dikarenakan tidak masuk kerja melaikan karna jam kerjanya yang kurang  sehingga perusahaan harus tetap bertanggung jawab memberikan THR sebanyak satu bulan gaji itu.

Salah seorang pekerja PT Trans Pasifik Indonesia, Ali Sidi menuturkan, tuntutan agar perusahaan memberikan THR itu cukup beralasan. Mengingat berdasarkan Permenakertrans nomor 04 tahun 1994 tentang THR, harus dibayarkan lantaran bersifat normative.

“Kami tidak menuntut banyak, karena memang kekurangan jumlah kerja 3 bulan sebelum lebaran itu (Mei-Juli,red) bukan keinginan kami. Atau lantaran kami sakit, izin atau malas untuk bekerja, tetapi dari perusahaannya yang meminta kami untuk tidak bekerja, kami diliburkan, makanya tidak sampai target,” ungkap Ali.

Sementara itu, pendamping pekerja Usman Tioko SH menjelaskan kekukuhan pihak perusahaan untuk tidak membayarkan THR kepada 60 pekerja yang menggugat ini sudah menyalahi aturan, karena THR merupakan hak dari setiap pekerja meski pekerja itu sifatnya hanya BHL  atau pegawai kontrak,

“Ya, kalaupun, jumlah kerja mereka dalam satu bulan kurang artinya yang dihitung secara normative. Bukan, sama sekali tidak menerima THR, seperti yang dialami pekerja ini. Kalau pun perusahaan berkilah karena adanya SK, SK itu bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, itu tidak sah. Dan harus dihapuskan, karena akan sangat merugikan pekerja,” tegasnya.

Kabag TU PT Trans Pasifik Indonesia Nur Jiantoro menjelaskan tidak dibayarnya THR ini lebih disebabkan BHL ini tidak sesuai dengan target kerja yang sudah disampaikan sebelumnya.

“Dalam absensi, mereka kurang dari 60 hari, kalau kita kan hanya pelaksana di lapangan. Sementara yang memutuskan adalah pimpinan. Tentunya, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang sudah ada SK-nya sebelumnya. Sementara pekerja yang lain, yang absensinya mencapai target, THR-nya dibayar penuh, satu bulan gaji,” imbuhnya.

Sementara itu, dari hasil sidang yang digelar di Kantor Disnakertrans Banyuasin, Mediator memberikan anjuran kepada perusahaan.

“Pertama kita menganjurkan perusahaan untuk membayarkan THR berdasarkan  Pemenakertrans nomor 04 tahun 1994, dan yang kedua hendaknya perusahaan tidak melakukan PHK dan yang terakhir untuk menyelesaikan perselisihan ini, kita anjurkan untuk menyelesaikannya ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI),” tegas Dapot Siregar SH MH, didampingi Kabid Inwasliker Disnakertrans Mat Nursan.

Teks : Diding Karnadi

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *