Politik Uang Lahirkan Pemimpin Amburadul

duit

MENJELANG Pemilu Legislatif 2014, suhu politik makin memanas. Politik transaksional yang sarat dengan praktik politik uang diperkirakan bakal menguat pada Pemilihan Umum 2014. Oleh karena itu konstituen (pemilih) diingatkan jangan terjebak dalam politik transaksional karena yang terpilih pada akhirnya pemimpin yang karbitan dan tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga mereka amburadul ketika memegang amanah.

Peringatan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Ari Dwipayana, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, dan pengamat politik Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar Dr I Wayan Sidemen, secara terpisah, beberapa waktu lalu.

Menurut hemat  kita hal ini menunjukkan kehadiran kembali karakter feodalisme baru dalam ranah nasional atau lokal yang muncul setiap ada momen politik Indonesia.

Pemunculan dinasti dalam politik lokal ataupun proses elektoral di daerah contohnya berupa gejala putra mahkota, sampai gagasan Ani Yudhoyono-Puan Maharani menjadi kandidat presiden dan wapres oleh elite Partai Demokrat.

Beberapa ciri dari politik feodalisme, yaitu pemimpin ditempatkan sebagai patron yang dipuja dan memiliki segalanya. Tidak ada pemisahan yang tegas antara yang personal dan yang publik serta oposisi terhadap sang patron adalah pembangkangan.

Dalam tradisi feodalisme, restu atau legitimasi sang patron menjadi sangat penting. Siapa yang direstui oleh patron menjadi penerusnya akan punya bobot penerimaan yang sangat kuat di lingkaran elite.

Kita menyayangkan politik pewarisan bisa ditemukan pada proses ketergantungan elite politik akan kehadiran patron atau warisnya. Politik pewarisan itu bisa sedemikian kuat karena elite memiliki mitos bahwa ahli waris punya kualitas yang sama dengan figur yang diwarisinya. Agar semuanya berjalan dengan baik, kita mengharapkan regenerasi politik jangan sampai mengganggu keseimbangan dalam rivalitas antarelite. Kehadiran gejala feodalisme baru dalam politik Indonesia ini mengingatkan pentingnya melihat kembali proses demokratisasi. Artinya, proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur “kawula” atau klien menjadi kultur warga negara.

Untuk itu partai-partai politik jangan sampai kehilangan rasa percaya diri untuk membenahi sistem transaksional yang telah menjalar di berbagai sendi kehidupan berpolitik. Sebab partai politik merasa tidak percaya diri karena ketika ingin bergerak untuk membenahi sistem, mereka juga memiliki “dosa” dalam sistem politik transaksional sebelumnya yang menyandera mereka. Moga kondisi tidak baik ini jangan sampai menjadi preseden berkepanjangan sehingga kita makin susah menemukan sosok yang dapat memimpin Negara ini menuju kemaslahatan bagi semuanya. (Sarono P Sasmito)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *