Pemilukada Langsung Harus Dipertahankan

pilkada

PALEMBANG, KS-Pro dan kontra dengan rencana pemerintah, untuk mengevaluasi total pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) langsung termasuk kemungkinan menyerahkan kembali pemilukada di kabupaten dan kota kepada DPRD, mengundang pro dan kontra.

Jika sebelumnya, sejumlah elite partai politik dan anggota di Sumatera Selatan (Sumsel), setuju jika pemilukada diserahkan ke DPRD. Kali ini, justru kalangan akademisi menolaknya. Alasannya, tidak ada jaminan kalau pemilukada dikembalikan ke dewan justru persoalan money politik dan kecurangan lainnya tidak akan terjadi.

Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri),  Andreas Leonardo menyebut, pada dasarnya negeri ini menganut politik semi parlementer. Sehingga peluang pemilukada langsung dikembalikannya ketangan dewan masih sangat besar.

“Namun yang perlu diingat, pemilukada dipilih secara langsung arena ada ketidak percayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Dengan demikian, apa yang telah diputuskan sebaiknya untuk tetap diteruskan,” kata Andreas ketika dibincangi, Kamis (31/10).

Kalau pun saat ini banyak persoalan menurut dia, itu bagian dari pembelajaran politik. Dia yaknin, dalam dua atau tiga periode kedepan, masyarakat akan lebih dewasa dalam berpolitik. Bahkan, ia melihat sekarang masyarakat sudah lebih cerdas dalam memilih pemimpin.

“Tingginya angka golput, adalah salah satu contoh kecerdasan masyarakat. Mereka lebih memilih golput, manakala calon kepala daerah yang diusung tidak ada yang sesuai keinginannya,”ujarnya.

Ia menyebut, agar tidak ada kecurangan terutama yang dilakukan incumbent maka disarankannya, pemerintah mengembalikan peraturan yang sebelumnya. Yakni kepala daerah yang akan maju kembali dalam pemilukada, wajib mengundurkan diri minimal enam bulan sebelum pencalonan.

Sebelumnya anggota DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah menilai, pemilukada langsung memang perlu disempurnakan kembali, agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam pelaksanaanya.

“Bisa saja dikembalikan ke DPRD, seperti dulu. Namun aturannya, harus dirubah lebih dahulu. Tetapi sebaiknya, pemilukada tetap dilakukan secara langsung. Yang perlu diperbaiki, adalah sistemnya,” jelas Ketua Komisi I DPRD Sumsel ini.

Sebab ungkap Yuswar, saat pemilukada diserahkan ke DPRD  akan banyak menimbulkan protes dari masyarakat mulai dari adanya dugaan korupsi, money politik di DPRD dan lainnya.

“Sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat secara langsung, namun harus diikuti oleh komitmen parpol untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat, pengetatan anggaran, dan ketegasan aturan,”ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani menyebut mekanisme pemilukada yang dilakukan saat ini di Indonesia perlu di evaluasi secara total. Pemilukada saat ini kata Yani, tidak efektif. Belum ada kedewasaan berpolitik, baik dari masyarakat maupun elite politik. Sehingga pemilukada, justru melahirkan masyarakat yang pragmatis.

“Dalam pemilukada langsung, uang yang dikeluarkan banyak. Untuk menjadi bupati saja, uang yang harus dikeluarkan miliaran rupiah. Ini sudah tidak benar dan sehat lagi, yang dihasilkan bukan masyarakat sejahtera, justru menghantarkan kepala daerah jadi tersangka korupsi,” sebutnya.

Menurut Yani, hampir 50 persen kepala daerah di Indonesia harus berurusan dengan hukum akibat tersandung kasus korupsi. Hal itu jelas Yani, dikarenakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kepala daerah saat pemilukada berlangsung.

“Demokrasi di Indonesia, sangat luar biasa. Amerika Serikat, yang penyebaran penduduknya sudah merata dan mapan dalam melaksanakan demokrasi saja, tidak menyelenggarakan pemilihan secara langsung. Tetapi melalui sistem elektoral. Kita, justru secara langsung. Karenanya, perlu di evaluasi total. Tetapi banyak lembaga survey, yang menolak. Itu karena mereka bakal banyak kehilangan rezeki,” tukasnya.

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *