Mau Lulus PNS, Rp 200 Juta

Ilsutrasi | teenvoice

Ilsutrasi | teenvoice

PALEMBANG, KS-Minggu (3/10) mendatang, akan digelar serentak seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di semua kabupaten dan kota Sumatera Selatan (Sumsel) baik untuk formasi umum maupun dari honorer katagori dua (K2). Untuk seleksi CPNS dari honorer K2 sendiri, akan diikuti 14.988 peserta.

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi abdi negara ini, membuka peluang terjadinya praktek kongkalingkong, walau pun selama ini sulit dibuktikan. Tetapi untuk seleksi CPNS tahun ini, informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, ‘main mata’ dalam seleksi CPNS itu langsung diambil alih oleh pemerintah pusat.

Sumber Kabar Sumatera yang layak dipercaya menyebut, pemerintah pusat mengirim ‘utusan’ untuk mengkoordinir permainan tersebut.  Orang yang diutus ini menurutnya, tidak main-main. Dia adalah dosen disalah satu perguruan tinggi terkenal di Jakarta.

“Di awal Oktober lalu, semua kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Sumsel dikumpulkan di salah satu hotel berbintang di Palembang. Disana, mereka diberikan pengarahan terkait seleksi CPNS tersebut. Silakkan cek di hotel tersebut,” jelas sumber tersebut ketika dibincangi, beberapa waktu lalu.

Disana jelasnya, ‘utusan’ dari lembaga negara yang mengurusi seleksi CPNS tersebut membuka peluang main mata bagi siapa yang berminat menjadi CPNS. “Namun orang yang mau jadi PNS, dipatok setoran wajib. Untuk strata satu (S1), kalau mau jadi PNS harus wajib setor ke pusat Rp200 juta, sedangkan diploma tiga (D3) Rp150 juta. Ini untuk katagori umum,” ujarnya.

Sedangkan untuk peserta seleksi CPNS dari tenaga honorer K2, jika mau memiliki nomor induk pegawai (NIP) atau dengan kata lain menjadi PNS harus menyediakan uang antara Rp70 juta sampai Rp75 juta.

Kondisi ini bebernya, membuat kepala daerah di Sumsel banyak yang angkat tangan. Bahkan menurutnya, ada salah satu kepala daerah yang sempat mendatangi lembaga yang bertanggungjawab dalam penerimaan CPNS tersebut. “Kepala daerah itu, ditemui salah satu Dirjen di lembaga itu. Kepala daerah itu, mempertanyakan apakah benar orang yang diutus tersebut, adalah utusan resmi untuk mengkoordinir Sumsel, dan di jawab benar,” imbuhnya.

Tingginya patokan harga yang wajib disetorkan itu ke pusat sambungnya, membuat sejumlah kepala daerah di Sumsel, angkat tangan. “Mereka tidak berani mengambil resiko, karena harganya begitu tinggi. Bahkan untuk ditawar Rp1 juta saja, tidak bersedia. Setoran ini, di deadline 15 Oktober lalu sudah harus di transferkan,”ungkapnya.

Modus dalam praktek main mata dalam seleksi CPNS ini jelasnya, dengan cara ‘utusan’ tersebut mengumpulkan semua Kepala BKD. Setiap kabupaten dan kota, dibebaskan mencari sebanyak-banyaknya masyarakat yang berminat menjadi PNS melalui jalur mudah tersebut.

Nantinya, orang yang bersedia memberikan upeti ini tetap harus mengikuti seleksi. Namun nomornya peserta, sudah dikantongi. Sehingga apapun hasil jawaban, tidak akan berpengaruh banyak.

Teks     : Imam Mahfudz Ali/Alam Trie Putra

Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *