Tindak Lanjuti Rencana Pembentukan Polres PALI

Kabagren Polres Muara Enim Kompol S Gultom bersama Wakapolsek Talang Ubi sebelum menemui Plt Sekda PALI.

Kabagren Polres Muara Enim Kompol S Gultom bersama Wakapolsek Talang Ubi sebelum menemui Plt Sekda PALI.

PALI | KS-Tugas yang diberikan Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat Bupati PALI adalah melakukan  pembentukan struktur pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan, memfasilitasi penyusunan anggota DPRD hasil Pemilu 2014 dan memfasilitasi pemilukada 2015.

Namun, ternyata bukan empat tugas itu  saja yang dilakukan Pejabat Bupati PALI, Ir Heri Amalindo MM. Berbagai persiapan untuk membangun kabupaten mandiri dipersiapkannya. Salah satunya yaitu, memfasilitasi pembangunan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) PALI.

Hal ini terungkap, saat Kabar Sumatera (KS) berkesempatan membincangi Kompol S Gultom, Kepala Bagian Perencanaan Polres Muara Enim di Mapolsek Talang Ubi, Rabu (30/10).

Kompol S Gultom sengaja berkunjung ke ibukota kabupaten PALI itu guna berkomunikasi dengan Pemkab PALI. Gulton akan mengunjungi Plt Sekda Amiruddin Tjikmat. “Kita mau memastikan keinginan kabupaten PALI yang ingin membangun mapolsek” Kata Gultom.

Menurut perwira menengah melati satu itu, Pemkab PALI sudah menyurati Polres Muara Enim agar dibentuk Polres sendiri. Bahkan pemkab sudah menyediakan lahan yang merupakan hibah dari salah satu pengusaha PALI. “Kita mau lihat lokasinya dan kelengkapan surat-suratnya termasuk legalitasnya. Jangan sampai lahannya nanti bermasalah,” ujar dia.

Pihak kepolisian sendiri, sambung dia, memang sudah merencanakan membangun polres di kabupaten yang baru enam bulan dimekarkan ini. Banyaknya aset negara dan tingginya angka kejahatan menjadi pertimbangan kepolisian. “Disini kan banyak aset vital negara yang berkaitan dengan pendapatan negara. Sudah kewajiban kita untuk mengamankannya. Disamping memberikan perlindungan keamanan bagi warga yang sudah jadi kewajiban utama kita,” Sambung dia.

Masih menurut Gultom, Untuk mendirikan sebuah polres sendiri harus ada permohonan dari pemerintah kabupaten sendiri. Disamping itu diperlukan pula dukungan dari masyarakat yang dituangkan mellalui surat. “Dukungan masyarakat menjadi penting. Dan harus ada suratnya,” jelas dia.

Dan bila kelengkapan administrasi sudah siap, tinggal lagi menunggu kebijakan dari Mabes Polri untuk mempersiapkan pembangunannya termasuk manusia sebagai personelnya.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS
EDITOR : IMRON SUPRIYADI



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *