Komisi III DPR RI “Ngamuk”

Ilst. DPR

Ilst. DPR

PALEMBANG, KS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (29/10), “ngamuk” karena kecewa karena banyak kepala daerah di Sumsel, yang tidak menghadiri dalam rapat membahas membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Panas Bumi yang digelar di Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel.

Ketua Komisi VII DPR RI, Nazaruddin Kiemas mengaku kecewa banyak kepala daerah di Sumsel yang tidak hadir. Padahal pembahasan RUU tersebut, sangat penting untuk daerahnya masing-masing.

“Yang kita bahas ini, berkaitan dengan Sumsel. Yakni RUU Panas Bumi dan perbaikan RUU Migas, tetapi banyak kepala daerah yang tidak hadir. Padahal mereka, sudah di undang agar datang,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin menjelaskan, Sumsel sebagai provinsi yang mengklaim lumbung energi sampai saat ini tidak didukung data berapa banyak cadangan potensi energi di wilayahnya. Begitu juga dengan data, hasil eksplorasinya, mineralnya berapa persen.  “Jadi mana, yang dikatakan lumbung energi. Datanya, yang kita butuhkan. Karenanya, ini akan kita bahas,” ucapnya.

Jika ada data tersebut maka jelasnya, baru pelaksanaan eksplorasinya dilakukan. “Selama ini, banyak keluhan soal eksplorasi migas. Inilah yang kita mau carikan solusinya, tetapi kepala daerahnya banyak yang tidak hadir, jadi apa yang mau dibahas,” bebernya.

Ketika ditanya, apakah yang dilakukan selanjutnya terhadap bupati dan wali kota yang tidak hadir. Menurutnya, itu merupakan urusan daerah yang bersangkutan. Karena mereka ada komisinya, dan tidak harus disurati tetapi cukup dengan kesadaran mereka saja.

Sementara itu Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman mengaku memang Komisi III DPR RI sebelumnya sudah meminta kepala daerah di Sumsel untuk hadir. “Namun banyak yang tidak hadir, kita bisa memaklumi itu. Mungkin ada pekerjaan, atau ada agenda lebih penting seperti pembahasan APBD,” ujarnya.

Menanggapi, ketidak percayaan wakil rakyat terhadap potensi batubara dan lumbung energi di Sumsel, Mukti mengatakan, data potensi energi di Sumsel semua datanya sudah ada di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tetapi mungkin, ada yang harus di evaluasi, karena datanya belum akurat. Saya kira, itu bukan bentuk ketidak percayaan,” tukasnya.

Teks     : Imam Mahfudz Ali
Editor  : Dicky Wahyudi




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *