BNN : TIDAK LAPOR MASUK PENJARA

PRABUMULIH, KS – Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna dan pengeder narkoba berbagai jenis semakin meningkat. Hal itu seiring dengan perkembangan tekhnologi dan komunikasi yang semakin canggih.

Kebanyakan, para pengguna narkoba ini adalah usia produktif yang bisa merusak generasi muda dan sendi-sendi perekonomian Negara.

Untuk mengantisipasi para pengguna dan pengedar narkotika, Pemerintah Kota Prabumulih mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pengguna Narkotika dimana Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2011 ini hukuman penjara bagi pengguna dan pengedar narkoba yang tidak lapor dan ini bukan solusi penanganan masalah narkoba dan juga harus diingat dampaknya.

Disela-sela sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 ini Ketua Badan Narkotika Prabumulih dr. Syahrizal mengatakan bahwa apabila tidak melapor akan masuk penjara.  Namun sebenarnya pengananan pengguna narkotika harus dipikirkan dampak yang ditimbulkan dengan terbitnya.

“Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 ini karena belum tentu para pengguna dan pencandu narkotika berani untuk melapor jadi apabila ada perlu dipikirkan adalah memperbanyak panti rehabilitasi karena hal ini dinilai lebih berdampak positif karena berhasil memutus ketergantungan pengguna pada akses narkotika, ujar sang dokter ini.

Ia menambahkan, di Lembaga Pemasyarakatan saja pecandu narkotika masih bisa mengakses beberapa jenis narkoba dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk menanganinya. “Paling penting adalah perlunya suatu pendekatan persahabatan serta dipanti rehabilitasipun narkoba perlu dijauhkan, ujarnya.

Disejumlah Negara seperti Amerika Serikat dan Australia kesadaran gagalnya pendekatan hukum semata bagi kasus-kasus narkoba mudah muncul.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2011 menunjukkan di Indonesia terdapat 4 juta pengguna narkoba, setiap tahun jumlah itu meningkat/bertambah meski banyak pula yang ditangkap.

Ia menambahkan, dari sisi rehabilitasi, panti rehabilitasi di Indonesia baru bisa menampung 18.000 pasien, dan 2.000 diantaranya ditangani oleh Badan Narkotika Nasional sisanya direhabilitasi oleh swasta dan perorangan.

Adapun jumlah narapidana pengguna narkoba yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 27.000 orang. “Kini Badan Narkotika Nasional berencana membangun tempat rehabilitasi seperti di Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Polisis dan Kamp-kamp Militer seperti di Thailand, ujarnya lebih semangat.

Untuk itu para pengguna dan pecandu narkoba yang ingin berhenti secara mandiri dan gratis, pemerintah menyiapkan Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL) berupa rumah sakit dan Puskesmas yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Teks : Irsan Matondang

Editor : Junaedi Abdillah




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *